Pariaman (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta kreatifitas pemerintah daerah (pemda) dan rajin mengajukan proposal pembangunan infrastruktur kepada pemerintah pusat guna mengatasi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
"Pemotongan itu dalam bentuk transfer ke daerah tapi sebenarnya tidak terkendala pada pembangunan karena pemerintah (pusat) melakukan pembangunan melalui Inpres atau Banpres," kata Andre saat mengunjungi Kota Pariaman Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), Rabu.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur di daerah hanya dilakukan perubahan yang dulunya melalui dana alokasi khusus yang lelang pengerjaannya di daerah namun saat ini lelang pengerjaannya dilakukan di pusat agar anggarannya tetap sasaran karena sesuai kebutuhan.
Ia menyampaikan, jika kepala daerah membutuhkan anggaran pembangunan infrastruktur di daerah maka tinggal meminta kepada pemerintah pusat sehingga pemerintah pusat mengeluarkan Inpres dan melakukan lelang.
Baca juga: Pemerintah alokasi Rp25 miliar bangun pengaman tebing Aceh Besar
"Jangan sampai pengurangan dana transfer ke daerah berkurang dibilang pembangunan juga berkurang, tidak. Pemerintah telah menyiapkan anggarannya," katanya.
Oleh karena itu, legislator daerah pemilihan Sumbar II dari Fraksi Gerindra itu meminta pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan rajin membuat proposal pembangunan yang dibutuhkan di daerahnya kepada pemerintah pusat.
"Jadi dituntut kreatifitas wali kota dan bupati untuk menyampaikan proposal pembangunan kepada pemerintah pusat," ujarnya.
Diketahui pada 2025 TKD mencapai Rp864,1 triliun namun dalam APBN 2026 besaran TKD 2026 turun menjadi Rp650 triliun lalu kemudian dinaikkan menjadi Rp693 triliun.
Baca juga: AHY canangkan Sekolah Garuda di SMA Pradita Dirgantara
Sementara itu, Wali Kota Pariaman Yota Balad mengatakan pihaknya menggencarkan mengajukan permohonan proposal pembangunan kepada pemerintah pusat guna mengatasi pemotongan TKD yang dialami daerah itu pada 2026 yang mencapai Rp90 miliar.
"Kami berupaya mendapatkan Inpres dan Banpres yang ditetapkan oleh presiden," ujarnya.
Pariaman, lanjutnya tidak menerapkan kenaikan pajak namun mengoptimalkan potensi daerah dengan melakukan uji petik guna meningkatkan retribusi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Salah satunya di bidang pariwisata, biasanya hanya Rp4 juta per hari namun sekarang sudah naik 100 persen menjadi Rp8 juta," katanya.
Oleh karena itu, ia menekankan kepada organisasi perangkat daerah terkait untuk menjaga potensi tersebut sehingga tidak terjadi kebocoran.
Baca juga: Komisi V DPR dukung arahan Presiden soal audit bangunan pesantren
Pewarta: Rahmatul Laila
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
