Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bentuk dukungan komitmen terhadap berbagai program kerja Presiden Prabowo Subianto tahun ini.
Sesuai tugas dan fungsinya, ia mengatakan dukungan BPOM secara khusus dalam hal penguatan perlindungan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan.
“Sinergi dengan pemerintah daerah akan terus kami perkuat dalam melakukan pengawasan guna memastikan keamanan, mutu, dan manfaat produk obat dan makanan, sebagai fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas pemerintah,” kata Taruna di Jakarta pada Selasa.
Ia pun kembali mempertegas komitmennya dalam memperkuat sinergi antara BPOM dengan lintas sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan.
Baca juga: Dampak ekonomi pengawasan obat-makanan capai Rp50 triliun pada 2025
Berkaitan dengan Rakornas, ia mengatakan kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti oleh ribuan peserta yang terdiri atas jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan kementerian/lembaga, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri), serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Fokus pembahasan, kata Taruna, meliputi beberapa topik, yaitu strategi ekonomi, investasi, dan energi, program kerakyatan, serta penguatan pengawasan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan berkelanjutan
Ia menambahkan, Presiden juga menekankan bahwa keberhasilan program prioritas tidak hanya ditentukan oleh perumusan kebijakan di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada kesamaan gerak, disiplin pelaksanaan, serta tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan hingga ke daerah.
Selain itu, lanjutnya, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
Untuk itu, ia menyampaikan pesan Presiden seluruh unsur pemerintahan dituntut bekerja secara solid, tidak terfragmentasi oleh kepentingan sektoral, serta berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Komisi IX DPR minta kerja sama BGN dan BPOM dioptimalkan
Baca juga: Standar mutu vaksin diakui dunia, BPOM masuk "WHO Listed Authority"
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
