Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membangun fasilitas rumah susun, taman serta sekretariat RW di lahan bekas kantor Lurah Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat.
"Dibangun sarana umum rusun, sekretariat RW, taman dan lain-lain," kata Camat Cengkareng, Ahmad Faqih saat dihubungi di Jakarta, Rabu.
Karena itu, kios-kios yang berdiri di atas lahan tersebut kini diminta untuk segera dipindahkan. "Iya, diminta pindah. Kios-kios yang ada di lahan eks kantor Lurah Rawa Buaya," ujar Ahmad.
Untuk sementara, pedagang yang berjualan di atas lahan itu diberi waktu beberapa hari untuk memindahkan lapaknya secara mandiri. "Mereka pindah sendiri, sudah diminta," kata Ahmad.
Ahmad menegaskan bahwa tidak semua kios di area tersebut ditertibkan karena hanya menyasar kios-kios yang berdiri di atas lahan milik Pemda DKI Jakarta.
Baca juga: Lebih dari 100 pelanggar perda di Jakarta Barat ditindak petugas
Adapun kios-kios lain yang berdiri di sepanjang Jalan Darma Wanita I itu bukanlah aset Pemda, melainkan milik pribadi. "Iya yang kena hanya kios yang berada di lahan eks kantor lurah saja," kata dia.
Kendati demikian, pihaknya tidak menyediakan lahan baru bagi pedagang-pedagang tersebut.
Para pedagang diminta untuk mengosongkan kiosnya dan mencari tempat lain untuk pindah secara mandiri. "Tidak ada (pemindahan kios baru). Mereka pindah sendiri," ujarnya.
Sementara itu, Rahmat (39) salah satu pemilik kios bengkel di Jalan Darma Wanita I mengungkap sempat ada tawaran untuk pindah ke dalam lokasi binaan (lokbin) di dalam area rumah susun (susun).
Usulan itu ditolak oleh para pedagang lantaran lokasinya yang tidak strategis dan tidak cocok bagi usaha mereka.
Baca juga: PKL mengaku raih keuntungan setelah pindah ke Kantor Pos Kota Tua
Mereka (pedagang) tidak ada yang mau pindah ke atas. "Di atas (okbin) kagak hidup, siapa yang mau melihat di atas? Enggak bakal ada pelanggan," ujar dia.
Pedagang-pedagang di situ khawatir akan ada iuran yang lebih mahal dan model pengelolaan yang berbeda sehingga rawan menimbulkan adanya pungutan liar (pungli)?
"Di atas itu kan 2x2 lahannya. Terus pengelolanya ganti, iurannya itu kita enggak setuju. Masih banyak banget punglinya, enggak kuat," katanya.
Rahmat pernah menghuni lapak di lokbin tersebut beberapa tahun lalu. Kala itu, Rahmat mengaku sudah membayar sewa kios melalui debit Bank DKI, tetapi terus mendapat tagihan yang disebutnya sebagai pungli.
Karena itu, Rahmat lebih memilih pindah ke kios milik orang tuanya yang juga membuka bengkel di deretan yang sama, tetapi tidak terdampak penggusuran. "Soalnya kalau yang itu girik, punya 'bokap' (ayah) saya yang beli sudah lama," katanya.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
