Jakarta (ANTARA) - Berita hukum terpopuler pada Minggu (22/3) didominasi penjelasan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait status tahanan rumah Yaqut Cholil Qoumas yang ditegaskan bukan karena sakit, namun merupakan strategi penyidikan.
Disusul peluang tahanan lain mengajukan skema serupa, kebijakan daerah terkait pendataan pendatang baru pasca-Lebaran, serta pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan prioritas anggaran untuk rakyat melalui program Makan Bergizi Gratis.
Simak kembali berita selengkapnya berikut ini,
KPK: Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah bukan karena sakit
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penetapan Yaqut Cholil Qoumas sebagai tahanan rumah dalam perkara dugaan korupsi kuota haji tidak dilatarbelakangi kondisi kesehatan, melainkan bagian dari pertimbangan penegakan hukum. “Bukan karena kondisi sakit,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Baca beritanya di sini
KPK sebut Yaqut jadi tahanan rumah merupakan strategi penyidikan
KPK menegaskan kebijakan penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas merupakan strategi dalam proses penyidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan penanganan perkara. “Setiap proses penyidikan tentu memiliki kondisi dan strategi penanganan perkara yang berbeda,” kata Budi.
Baca beritanya di sini
Tahanan lain KPK bisa mengajukan permohonan jadi tahanan rumah seperti Yaqut
KPK juga membuka peluang bagi tahanan lain untuk mengajukan permohonan menjadi tahanan rumah dengan mekanisme yang berlaku, menegaskan bahwa setiap permohonan akan dipertimbangkan sesuai aspek hukum dan kebutuhan penyidikan.
Baca beritanya di sini
Pemprov Babel wajibkan pendatang baru lapor 1x24 jam
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewajibkan pendatang baru melapor dalam waktu 1x24 jam kepada RT/RW setempat setelah Lebaran guna memastikan tertib administrasi kependudukan dan pengendalian mobilitas penduduk setelah Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Baca beritanya di sini
Prabowo: Lebih baik uang untuk makan rakyat daripada dikorupsi
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, dengan menekankan bahwa anggaran negara seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. “Lebih baik uang untuk makan rakyat daripada dikorupsi,” ujarnya.
Baca beritanya di sini
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
