Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA, untuk memperluas promosi dan sosialisasi penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan sebaran program nonton bareng Piala Dunia di berbagai daerah.
"LPP TVRI, LPP RRI, dan LKBN ANTARA diwajibkan menindaklanjuti masukan pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI," kata Saleh saat membacakan kesimpulan rapat bersama sejumlah lembaga penyiaran itu di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
Baca juga: ANTARA jadikan liputan Piala Dunia 2026 untuk menginspirasi masyarakat
Menurut dia, penyelenggaraan Piala Dunia 2026 yang disiarkan oleh TV nasional yakni TVRI sudah cukup dekat. Maka dari itu, dia pun meminta lembaga penyiaran tersebut meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepakbolaan nasional di setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
"Melakukan evaluasi berbasis data empiris mengenai keterjangkauan penyiaran Piala Dunia 2026," kata dia.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa hak siar Piala Dunia 2026 yang resmi didapat oleh TV nasional itu harus menjadi momentum untuk mengoptimalkan dan meningkatkan citra lembaga penyiaran publik nasional.
Sementara itu, Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar mengatakan bahwa pihaknya juga akan menggaungkan "demam Piala Dunia" dengan kampanye dan sosialisasi penyelenggaraan ajang olahraga itu hingga ke daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).
"Kita memastikan bahwa kita bekerja sama dengan mitra-mitra kita dalam distribusi pemberitaan kita di seluruh Indonesia, di 34 biro dan juga 300 LED outlet kita," katanya.
Baca juga: Ketua Komisi VII: Siaran Piala Dunia harus berhasil demi jaga marwah TVRI
Baca juga: Komisi VII DPR rapat dengan TVRI bahas persiapan siaran Piala Dunia
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
