Jakarta (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menggelar audiensi untuk mendengar keluhan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang digusur imbas adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis mengatakan bahwa para UMKM itu tergabung dalam Paguyuban Sentra Kerajinan dan Makanan Borobudur (SKMB) yang terdampak itu terdiri dari 324 UMKM.
Menurut dia, mereka tidak dilibatkan dalam pembangunan PSN tersebut.
"Rupanya pada saat adanya proses pendirian sentra UMKM-nya atau sentra suvenirnya itu, mereka tidak dilibatkan, bahkan istilahnya digusur tanpa ada pemberitahuan," kata Saraswati.
Setelah itu, dia mengatakan bahwa para UMKM di Borobudur itu juga diintimidasi dan tidak dilibatkan ketika PSN tersebut sudah rampung. Dari PSN itu, dia mengatakan ada sentra pedagang yang baru dibangun, tetapi tidak menampung UMKM yang sudah tergusur.
Menurut dia, Komisi VII DPR mengutuk keras segala tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menekan hajat hidup masyarakat kecil.
Untuk itu, Komisi VII DPR RI akan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan masalah itu agar pelaku UMKM yang terdampak bisa kembali berpenghasilan. Pihak yang akan dipanggil, salah satunya yakni perusahaan BUMN bernama PT TWC, yang mengelola lokasi Candi Borobudur.
Sementara itu, Ketua Paguyuban SKMB Muhammad Yulianto mengatakan bahwa 324 pelaku UMKM itu hingga saat ini belum mendapatkan kios atau lapak untuk berdagang di kawasan Candi Borobudur.
Menurut dia, ada oknum diduga dari pihak pengelola yang meminta agar dirinya membubarkan paguyuban SKMB jika ingin mendapatkan lapak untuk berjualan di sentra UMKM yang baru dibangun dari PSN tersebut.
Dia juga mengungkapkan bahwa oknum yang mengintimidasi tersebut diduga didukung oleh oknum aparat penegak hukum.
Untuk itu, dia pun berharap audiensi pihaknya dengan Komisi VII DPR RI tersebut bisa membuat para UMKM yang tergabung dalam paguyuban itu bisa kembali berjualan di kawasan Borobudur.
Sebab, kata dia, hampir satu tahun lebih ratusan UMKM itu sudah tidak berjualan dan tidak berpenghasilan.
"Kita ingin mandiri, merdeka dalam berjualan, masuk satu blok di situ," kata Yulianto.
Baca juga: Komisi VII DPR dorong pembentukan lembaga pariwisata mandiri
Baca juga: Anggota Komisi VII DPR RI sebut persoalan UMKM harus diatasi bersama
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
