Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta agar efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah betul-betul dipertimbangkan dan diperhitungkan secara arif dan bijaksana agar tak berdampak terhadap kondisi masyarakat.
Dia mengatakan jika efisiensi yang memiliki tujuan baik namun dilakukan dengan gegabah, maka bakal memiliki efek domino terhadap rakyat, misalnya, kesejahteraan rakyat yang turun, banyaknya pengangguran, hingga tak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.
"Kemudian, terhadap kesejahteraan, pengangguran, terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, pemerintah kan menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi," kata Lasarus di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan APBN bukan hanya bicara untung dan rugi, karena APBN justru harus menjadi pemantik dan memberi kejut dalam pertumbuhan ekonomi.
Dia menilai bahwa akan ada banyak dampak dari dihentikannya sementara pembahasan anggaran untuk infrastruktur, seperti berhentinya kegiatan sektor konstruksi.
"Berarti ada sekian banyak orang tidak kerja, orang yang tidak kerja pasti menciptakan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi melambat, produktivitas jadi rendah, jadi efek kemana-mana," tutur dia.
Namun, dia menegaskan bahwa Komisi V DPR RI yang membidangi sektor infrastruktur dan pembangunan itu dalam posisi taat asas atau mengikuti mekanisme bernegara, dengan mematuhi Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto.
"Karena efisiensi dengan anggaran kurang lebih Rp300 triliun masih ada di posisi pemerintah, karena tidak mungkin itu disimpan tidak dipakai. Hanya mungkin pemerintah saat ini sedang mencari posisi mana yang perlu diefisiensi mana yang tidak perlu diefisiensi," ucap dia.
Menurutnya, pemerintah masih punya cukup waktu untuk merombak sektor-sektor yang anggarannya dipangkas, agar tidak mengganggu sektor-sektor penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kita belum terlambat, kalau bicara waktu kita masih punya cukup waktu lah, ini baru Februari, kalau minggu depan dikirim ke kami, kami percaya paling lama 2 minggu selesai dibahas," tutur dia.
Baca juga: Wamendagri: Retret kepala daerah ikuti kebijakan efisiensi anggaran
Baca juga: Rupiah melemah dipengaruhi efisiensi anggaran pemerintah
Baca juga: Ahli: Efisiensi anggaran sistem gempa pengaruhi pandangan global ke RI
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025
