Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa kolaborasi menjadi kunci penting supaya adopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di rumah sakit dapat berhasil diadaptasi oleh semua pihak di dalamnya.
“Safety (keamanan) itu kan kalau di kesehatan berkaitan dengan klinisnya, jiwanya juga berkaitan dengan perlindungan data pribadinya. Jadi bukan hanya keamanan tapi juga perlindungan data pribadi,” kata Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan Kemenkes Setiaji dalam temu media di Jakarta, Rabu.
Setiaji menyatakan pemerintah terus memastikan keamanan dan menentukan standar dari penggunaan AI di semua sektor. Salah satunya adalah berkoordinasi dan memperkuat komunikasi dengan rumah sakit yang ada di Tanah Air.
Baca juga: AI bantu atasi masalah kurangnya tenaga medis di Indonesia
Pada ranah Kementerian Kesehatan, penggunaan AI terus dipantau agar dampaknya aman bagi pasien. Penggunaannya pun ditujukan untuk mempercepat diagnosis hingga penentuan tindakan yang tentunya berpedoman pada aturan yang ada.
Di sisi lain, pemerintah berupaya untuk mewadahi para inovator untuk mengembangkan platform jadi lebih baik.
Seluruh upaya ini, dikatakannya, untuk mencegah adanya korban-korban dari oknum tidak bertanggungjawab yang menyalahgunakan data dan kemajuan teknologi.
Baca juga: Kemenkes dan universitas kolaborasi bidang AI dan bioteknologi untuk kesehatan
"Makanya berkembang konsep yang namanya centralizer AI. Jadi diuji di tempat yang sama, menggunakan data yang tidak ke mana-mana sehingga inovator berkembang dan aman dan bisa diregulasi," ujar Setiaji.
Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah (RSJPD) Harapan Kita Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS ikut menyatakan, suka atau tidak suka akan ada waktu di mana semua pihak dipaksa untuk mengadopsi teknologi seperti AI.
"Kita bisa mengadopsi, tapi ada satu kondisi yang namanya adaptasi. Apakah semua produk yang akan disampaikan bisa kita terima 100 persen di Indonesia? belum tentu, makanya adaptasi dan adaptasi," ujar dia.
Baca juga: Kemkomdigi jelaskan AI tidak bisa gantikan dokter diagnosis penyakit
Menurut Iwan posisi AI di sini hanya sebagai alat yang manfaatnya perlu diserap agar layanan kesehatan jadi lebih baik. Namun, ketika mengadopsinya semua pihak diharapkan tidak langsung menggunakannya secara mentah.
Iwan melanjutkan Kementerian Kesehatan sudah membentuk komite nasional untuk mengawasi penggunaan AI tersebut. Komite bertugas untuk melakukan validasi secara internal dan mengawasi cocok tidaknya penerapannya di Indonesia.
"Tentu kesehatan atau adaptasi ini harus menjawab kebutuhan di Indonesia, disesuaikan juga dengan audiens di Indonesia," katanya.
Baca juga: Menkes: Adopsi AI dalam inovasi medis bantu bangun sistem kesehatan
Sementara Presiden Direktur Mandaya Hospital Group dr. Benedictus Reinaldo Widaja, MBChB (UK) menyatakan saat ini banyak sekali ragam kecerdasan buatan yang tersedia dalam masyarakat. Terkadang, pihak rumah sakit pun kebingungan dalam menentukan AI yang ingin digunakan, lebih berkelanjutan dan lebih maju untuk mendukung kemajuan layanan kesehatan.
"Apa yang paling dibutuhkan untuk mendukung percepatan adopsi teknologi, saya setuju sekali bahwa kolaborasi itu sangat penting," kata dia.
Benedictus mengatakan kolaborasi akan membantu semua pihak membangun satu jaringan yang dapat mengumpulkan semua pihak untuk melakukan evaluasi sistem secara bersama-sama dan berbagi pandangan terkait perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia.
"Kami kalau mau diajak ayo saja, kita bisa sama-sama mencobanya, tentunya saya mengajak penyedia jasa karena tidak semua rumah sakit punya on-premise Unit Pemrosesan Grafis (GPU)," kata dia.
Baca juga: Wamenkomdigi ungkap pentingnya pengawasan AI di sektor kesehatan
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
