Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengedepankan aspek kelestarian sumber daya ikan dan aksesibilitas nelayan dalam membahas konsep proyek tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall) yang akan membentang mulai dari Cilegon, Banten hingga Gresik, Jawa Timur
Direktur Perencanaan Ruang Perairan KKP Abdi Tunggal Prianto di Jakarta, Rabu menyatakan proyek tersebut menjadi prioritas pihaknya dalam membahas regulasi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dengan konsep pembangunan fisik dan ekosistem laut harus menjadi landasan dalam proyek itu.
"Jadi kami mendukung namun memang aksesibilitas nelayan, ekosistem, dan juga sumber daya ikan itu tetap harus jadi prioritas dari KKP untuk dijaga," kata dia.
Baca juga: Menteri PU pastikan proyek tanggul laut raksasa dilanjutkan
Dijelaskannya, dalam membahas konsep ini juga pihaknya akan memprioritaskan menggunakan metode yang lebih natural, salah satunya menggunakan mangrove seperti yang diusulkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
"Sekarang prioritas masih di Teluk Jakarta. Jadi di situ ada kawasan-kawasan mangrove yang harus dilindungi. Kemudian ada nelayan-nelayan yang harus diberikan akses dan sebagainya. Itu sementara menjadi prioritas kami dulu untuk dirancang," katanya.
Lebih lanjut ia menyampaikan, hingga saat ini belum ada kesepakatan antarkementerian terkait metode yang paling efektif dalam merancang pembangunan Giant Sea Wall, karena Pemerintah harus membahas secara komprehensif Daerah Aliran Sungai (DAS), dan kondisi limbah, sehingga tidak mengganggu sumber daya air yang ada.
Baca juga: Kementerian PU: Tiga lokasi diusulkan untuk tahap awal Giant Sea Wall
"Supaya nanti tidak ada lagi penurunan muka air tanah, kemudian intrusi dan sebagainya, itu juga akan teratasi dengan adanya kegiatan yang lebih komprehensif," katanya pula.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
