Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kejaksaan Agung untuk mengawasi modeling budi daya ikan nila salin hingga pembangunan kawasan sentra industri garam nasional sehingga program yang menjadi mandat dari Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan baik.
Sekretaris Jenderal KKP Rudy Heriyanto Adi Nugroho mengatakan pihaknya menggandeng Kejagung untuk mengawasi pelaksanaan tiga program strategis, guna memastikan implementasi berjalan transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi sektor kelautan dan perikanan nasional.
“Kami mendapat mandat langsung dari Bapak Presiden untuk menuntaskan program prioritas ini. Oleh karena itu kami membutuhkan komunikasi, kolaborasi, dan sinergi erat bersama Kejaksaan agar pelaksanaan di lapangan tidak menghadapi kendala hukum maupun tata kelola,” kata Rudy dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Adapun tiga program strategis yang menjadi fokus pengawalan meliputi kawasan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin (BINS) di Karawang, Infrastructure Improvement for Shrimp Aquaculture Project (IISAP), serta Pembangunan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN).
Dia menyampaikan program itu memiliki nilai strategis dalam mendorong kedaulatan pangan nasional, meningkatkan daya saing ekonomi biru, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat pesisir.
Sinergi itu ditandai dengan penyelenggaraan entry meeting pengamanan kegiatan dan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh tim pelaksana proyek yang berlangsung di Bali.
"Kerja sama ini diharapkan mampu menjadi model pengawasan kolaboratif antar-lembaga dalam mengawal proyek strategis nasional," kata Rudy.
Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai KKP tidak ada kegagalan dalam implementasi program prioritas, karena dengan dukungan Kejaksaan, semua tantangan dapat diatasi secara transparan.
“Kami ingin memastikan integritas seluruh pelaksana di lapangan, termasuk penyedia barang dan jasa, melalui penandatanganan pakta integritas. KKP berkomitmen penuh untuk menjalankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahap proyek,” tambah Rudy.
Jamintel Kejaksaan Agung RI Reda Manthovani menyatakan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum sejak awal hingga akhir proses kegiatan berjalan sesuai koridor hukum, transparan, serta bebas dari praktik korupsi.
Pembangunan K-SIGN menjadi tonggak penting swasembada garam nasional. Pelaksanaan program ini untuk memenuhi kebutuhan garam nasional dari produksi dalam negeri paling lambat 31 Desember 2027, dengan produksi nasional ditargetkan mencapai 5,2 juta ton per tahun pada 2029.
Sedangkan Proyek IISAP periode 2023–2028 meliputi pembangunan broodstock center di Karangasem, Takalar, dan Ujung Batee, pengadaan laboratorium kesehatan udang, pembangunan tambak modern di Bolaang Mongondow Utara, hingga tambak masyarakat dan UPT di Pinrang.
Lalu BINS Karawang seluas 230 hektare merupakan model budi daya ikan nila salin yang dirancang untuk mendukung swasembada pangan, peningkatan produksi ikan, dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan pentingnya mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang bersih, transparan, serta berorientasi pada hasil bagi kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa.
Baca juga: KKP memastikan program KNMP hingga swasembada garam berjalan baik
Baca juga: KKP ajukan tambahan anggaran untuk empat program prioritas 2026
Baca juga: KKP perkuat SDM perikanan melalui program belajar berbasis riset
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
