Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjalin kerja sama dengan Konservasi Indonesia (KI) untuk penyusunan penataan ruang laut dan pengembangan kawasan ekosistem karbon biru.
"Kami juga akan menyusun pedoman teknis cadangan karbon biru, melakukan analisis daya dukung dan biaya-manfaat, serta menyusun profil kawasan ekosistem karbon biru di berbagai lokasi prioritas," kata Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut (PRL) KKP, Kartika Listriana di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) itu berlaku selama tiga tahun dan menjadi tonggak penting dalam mendukung penguatan ekonomi biru yang adil, efisien, berkelanjutan, serta terintegrasi antara ruang laut dan darat.
Penandatanganannya sendiri dilakukan dalam kegiatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PRL, disaksikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, jajaran pejabat internal KKP serta perwakilan mitra pembangunan pada hari ini.
Baca juga: Wakil Kepala Bappenas: Laut adalah urat nadi ekonomi Indonesia
Kerja sama itu sendiri bertujuan memperkuat tata kelola ruang laut Indonesia yang adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus mendukung komitmen global 30 persen perlindungan kawasan konservasi perairan (Marine Protected Area/MPA) dalam konservasi ekosistem pesisir dan laut.
Dalam kerja sama ini, Ditjen PRL KKP akan berperan dalam perencanaan dan penyusunan berbagai dokumen zonasi ruang laut, termasuk rencana zonasi kawasan antar wilayah, kawasan strategis nasional (KSN), dan kawasan strategis nasional tertentu (KSNT).
Kartika menjelaskan bahwa perencanaan ruang laut menjadi landasan ekonomi biru dan juga mendukung Asta Cita. Rencana ini akan diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang laut secara efisien, adil, dan berkelanjutan dengan menjaga keseimbangan ekologi dan ekonomi untuk kesejahteraan sosial dan masyarakat.
"Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan setiap langkah kebijakan memiliki dasar ekologi yang kuat dan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir, ini merupakan bagian penting dari langkah strategis pemerintah dalam mempercepat transformasi sektor kelautan," jelasnya.
Baca juga: UNDP: Kesenjangan pembiayaan jadi hambatan pemanfaatan karbon biru
Dalam pernyataan serupa, Vice President Program Konservasi Indonesia, Fitri Hasibuan memastikan kesiapan mendukung target pemerintah secara teknis dan data dalam proses identifikasi serta pemetaan lokasi-lokasi potensial karbon biru di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
KI juga akan mendukung penyusunan zonasi rinci, analisis daya dukung karbon biru, serta pengembangan data sistem informasi pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil. Terlebih dalam komitmen global atas perlindungan MPA, Pemerintah telah menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga mencapai 97,5 juta hektare.
"Konservasi Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk mendukung pencapaian sekitar 20 juta hektare kawasan konservasi lepas pantai, khususnya di wilayah Pantai Barat Sumatra dan Laut Banda. Pengelolaan kawasan ini tidak hanya mendukung komitmen konservasi, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup masyarakat pesisir, komunitas lokal, dan masyarakat adat melalui perlindungan mata pencaharian, pengendalian overfishing, dan pengembangan ekowisata berbasis alam," jelasnya.
Saat ini, sekitar 30 juta hektare atau 10 persen kawasan laut telah terlindungi, dan seluas 67,5 juta hektare perlu segera ditetapkan.
Baca juga: Jepang dukung pendanaan untuk ASEAN maksimalkan potensi karbon biru
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
