Jakarta (ANTARA) - Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta bersama RSUD Pasar Minggu menggelar Forum Komunikasi Publik bertajuk “Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di Era Digital” guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik di era digital.
Direktur RSUD Pasar Minggu, drg. Endah Kartika Dewi, MARS, menekankan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang transparan dan akuntabel.
"Di era digital ini, keterbukaan informasi menjadi penting, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi yang menuntut adaptasi bagi layanan kesehatan,” ujar Endah di Jakarta, Senin.
RSUD Pasar Minggu merupakan salah satu badan publik informatif yang secara berturut-turut meraih predikat tersebut hingga 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi.
Endah menambahkan bahwa Forum Komunikasi Publik ini menjadi langkah konkret dalam mendorong keterbukaan informasi publik, khususnya di bidang pelayanan kesehatan.
“Kami berharap forum ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menunjang kerja pelayanan kesehatan di era digital,” kata Endah.
Baca juga: Transparansi penting untuk berantas korupsi
Di sisi lain, Wakil Ketua KI DKI Jakarta, Luqman Hakim Arifin mengatakan, keterbukaan informasi bukan hanya soal menyampaikan data, tetapi memastikan informasi dapat diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Luqman menambahkan bahwa keterbukaan informasi merupakan momentum penting dalam tata kelola data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan publik.
"Pengelolaan informasi bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi harus menjadi layanan kesehatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya.
Selain itu, keterbukaan dapat digunakan untuk mengukur kinerja dan mencegah praktik korupsi. "Karena itu, era digital harus didukung dengan omni-channel, terutama penguatan situs web sebagai sumber informasi yang otoritatif," katanya.
Baca juga: RSUD Tarakan dan KI DKI gelar sosialisasi keterbukaan informasi
Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI DKI, Agus Wijayanto Nugroho menyoroti soal pemerintahan terbuka dan partisipasi publik melalui keterbukaan informasi.
Menurut dia, pemerintahan terbuka tidak hanya mendukung pengambilan keputusan yang partisipatif, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan membangun kepercayaan masyarakat.
“Era digital memberikan peluang besar untuk meningkatkan partisipasi publik melalui akses informasi yang lebih mudah dan cepat,” kata Agus.
Agus juga menyoroti tantangan yang dihadapi badan publik akibat pergeseran pola penerimaan informasi oleh masyarakat.
Dia mengingatkan agar rumah sakit harus berhati-hati dan waspada dalam melindungi data publik, termasuk dalam kerja sama antardinas, untuk memastikan informasi yang diberikan tetap aman dan akurat.
Baca juga: KI DKI usulkan indeks partisipasi publik untuk ukur kinerja Bawaslu
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
