Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang presisi dan berbasis data dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Surabaya, Selasa.
“Musrenbang ini bukan sekadar forum tahunan, tetapi momentum strategis untuk memastikan arah pembangunan Jawa Timur semakin presisi, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Khofifah.
Ia menekankan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari sistem pembangunan nasional yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat berkeadilan.
“Karena itu, kebijakan daerah harus selaras dengan prioritas nasional sekaligus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” katanya.
Dalam kerangka Nawa Bhakti Satya Jatim Sejahtera, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memfokuskan pembangunan pada percepatan pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan secara inklusif dan berkelanjutan melalui kolaborasi pentahelix.
“Kolaborasi pentahelix tidak hanya meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data, tetapi juga mendorong sinkronisasi lintas sektor, mempercepat inovasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” ujarnya.
Penguatan basis data juga menjadi perhatian utama, khususnya validitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong percepatan pengajuan, pemutakhiran, dan pemadanan data agar intervensi kebijakan benar-benar tepat sasaran,” tuturnya.
Di sektor kesehatan, capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Jawa Timur per 1 April 2026 mencapai 97,71 persen atau sekitar 41,13 juta jiwa dari total 42,3 juta penduduk.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga menunjukkan capaian positif dengan menempati peringkat kedua nasional, didominasi kelompok usia 40–59 tahun.
Penguatan layanan dilakukan melalui Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) dengan dukungan pembiayaan 1.001 perawat di 21 kabupaten/kota.
Pada sektor ekonomi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur berupaya mengatasi disparitas antarwilayah, di mana kontribusi ekonomi wilayah utara mencapai 54,57 persen, selatan 20,53 persen, dan Madura 3,81 persen.
“Pembangunan Pansela diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi wilayah selatan sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah,” katanya.
Percepatan pembangunan Jalan Pantai Selatan (Pansela) menjadi prioritas strategis, dengan progres mencapai 390,84 kilometer atau 62,2 persen dari total panjang 628,39 kilometer.
Selain itu, dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 8,58 juta penerima manfaat melalui 4.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan ribuan tenaga terlibat serta dukungan sertifikasi higienitas.
Di sektor ekonomi desa, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah membentuk 8.494 koperasi atau 100 persen kelembagaan, didominasi koperasi baru dengan unit usaha gerai sembako.
“Ke depan, penguatan kapasitas SDM, akses permodalan, dan ekosistem kemitraan menjadi kunci keberlanjutan KDKMP,” ujar Khofifah.
Pada sektor pendidikan, Jawa Timur mencatat kontribusi terbesar nasional dalam Program Sekolah Rakyat (SR) dengan 26 unit atau sekitar 15 persen dari total nasional, mencakup 2.450 peserta didik.
“Melalui sinergi pembiayaan dan penajaman sasaran, kita harapkan peningkatan mutu pendidikan keagamaan dapat berjalan optimal menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.
Sebagai bentuk komitmen, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musrenbang RKPD 2027 oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor sebagai wujud kolaborasi pembangunan menuju kesejahteraan inklusif.
Baca juga: Khofifah dorong penguatan ekosistem Reyog pascapengakuan UNESCO
Baca juga: Pemprov Jatim mulai terapkan pembatasan gadget di sekolah
Pewarta: Willi Irawan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
