Serang (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendorong pemerintah daerah untuk lebih fokus mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama untuk tenaga pendidik yang jumlahnya terus bertambah.
Muzani menanggapi aspirasi Gubernur Banten Andra Soni yang menyampaikan Pemerintah Provinsi kini memiliki tanggungan pembiayaan untuk 11.737 PPPK.
“Contoh, dari gubernur ada 11.000-an PPPK. PPPK itu kan harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengakomodasi,” kata Muzani dalam forum bersama kepala daerah di Provinsi Banten, di Kota Serang, Senin.
Menurut dia, ketidakmampuan daerah menampung kebutuhan anggaran PPPK merupakan dampak dari tingginya belanja wajib yang tak sebanding dengan pendapatan asli daerah. Situasi ini diperparah dengan terbatasnya ruang fiskal akibat efisiensi dan restrukturisasi belanja.
Baca juga: Muzani: lembaga jalan sendiri-sendiri tidak percepat program nasional
“Efisiensi ini jangan disalahkan. Justru itu cara penganggaran baru. Pemerintah pusat pun melakukannya karena ada kebutuhan mendesak,” jelasnya.
Muzani menekankan bahwa efisiensi harus dilakukan secara cermat dan selektif agar tidak mengganggu layanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan yang menjadi domain utama PPPK.
“Rata-rata tenaga PPPK adalah pengajar. Nggak mungkin diberhentikan, maka ini masuk ke mana posnya, juga jadi problem,” ucapnya.
Ia menyarankan empat langkah strategis bagi daerah agar dapat menjaga keseimbangan anggaran, yaitu efisiensi program tidak prioritas, optimalisasi aset daerah, menarik investasi, dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan pariwisata.
“Kalau dilakukan inovasi dan kreativitas untuk mengganti pembiayaan ini, maka dampaknya mungkin baru akan terasa pertengahan 2026,” ujarnya.
Baca juga: Wakil Ketua MPR tegaskan ganti penerima bansos yang terlibat judol
Muzani juga meminta agar pemerintah daerah tidak semata mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Menurutnya, daerah harus secara objektif menjelaskan kebutuhan dan kemampuan fiskalnya.
“Jangan semua dilempar ke pemerintah pusat. Kemampuan daerah, keterbatasannya dimana itu juga harus jelas,” tegasnya.
Ia berkomitmen untuk memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah dengan kementerian teknis, seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, dan Pertanian, agar hambatan birokrasi dalam anggaran dan rekrutmen P3K bisa diatasi secara konkret.
“Saya sudah bicara sama Pak Gubernur. Nanti saya pertemukan dengan Menteri PU, juga dengan Menteri Kesehatan dan Pertanian. Saya kawal agar Bupati dan Wali Kota bisa menyampaikan langsung masalahnya,” pungkasnya.
Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
