Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendukung eksistensi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang krusial dalam pengelolaan dana haji, termasuk inisiatif lembaga tersebut mewujudkan haji yang lebih terjangkau.
"BPKH merupakan lembaga penting dalam mengelola keuangan haji, agar bisa memberi nilai manfaat yang semakin besar dari hari ke hari, sehingga mampu meringankan biaya jamaah yang akan berangkat ke tanah suci," ujar Muzani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Maka dari itu, Muzani berharap BPKH terus memperbaiki kinerja, untuk menjamin tata kelola dana haji yang semakin terpercaya dan harus memastikan keberlanjutan dana haji.
"Harapan kami kepada teman-teman yang mengelola keuangan haji agar bisa semakin amanah, produktif, dan efektif," kata dia.
Sebelumnya DPP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPH) juga menolak wacana pembubaran BPKH.
"Dana haji ini milik umat, bukan milik negara. Jangan ada upaya untuk menariknya kembali ke kendali pemerintah. Pengelolaannya harus tetap berada di tangan lembaga independen yang transparan dan profesional," kata Wakil Ketua Umum IPHI, Mohamad Anshori.
Anshori mengingatkan sebelum BPKH dibentuk, banyak celah penyalahgunaan dalam pengelolaan dana haji. Sehingga ide pembubaran BPKH bukan solusi memperbaiki pengelolaan dana haji.
"Tetapi justru langkah mundur yang berisiko besar bagi kepercayaan jamaah," kata dia.
Baca juga: BPKH harap dukungan regulasi untuk perkuat pengelolaan dana haji
Baca juga: IPHI tolak pembubaran BPKH, dana haji harus dikelola secara independen
Baca juga: BPKH sebut pengelolaan dana haji tembus Rp171 triliun
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025
