Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memberikan enam catatan terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026.
“Menimbang desain pokok pokok kebijakan fiskal, asumsi ekonomi makro, dan postur RAPBN 2026, ada beberapa hal yang hendaknya menjadi perhatian penting pemerintah,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pertama, Said menilai pemerintah perlu mengajak dunia membangun komitmen baru dalam perdagangan di tengah kebijakan perang tarif yang mengguncang tata perdagangan global dan mendorong proteksionisme.
“Pemerintah perlu menggalang organisasi internasional untuk mengoreksi praktik pengenaan tarif sepihak yang dibalas dengan retaliasi,” ujarnya.
Kedua, dia menyarankan pemerintah untuk memikirkan target pendapatan negara yang realistis-optimistis. Dia mendorong kebijakan ekstensifikasi perpajakan, terutama dari sisi cukai, tarif minerba, dan sektor digital.
Coretax pun perlu didorong untuk mempertimbangkan kesiapan literasi wajib pajak serta memastikan kesiapan dan keamanan sistem.
Ketiga, pemerintah direkomendasikan untuk melanjutkan program redistribusi lahan 4,5 juta hektare (ha) untuk petani dan perkebunan rakyat guna mendukung program ketahanan pangan.
Selain itu, juga menyiapkan tenaga kerja terampil pedesaan untuk pengelolaan redistribusi lahan dan dukungan teknologi terapan pada sektor pertanian yang termutakhir untuk mendorong efisiensi produksi.
Keempat, terkait ketahanan energi, Said mendorong kelanjutan program pembangunan lima kilang minyak bumi. Kemudian, kontribusi program energi baru dan terbarukan (EBT) terhadap produksi dan konsumsi energi nasional diharapkan dapat ditingkatkan. Selanjutnya, juga memperbaiki mismatch energi nasional dari sisi produksi, konsumsi, dan kemampuan energi nasional.
Kelima, Ketua Banggar menyarankan pemerintah merevitalisasi sektor industri dengan menyiapkan ekosistem industri yang menopangnya seperti tenaga kerja, dukungan pendanaan, riset dan pengembangan teknologi, serta dukungan fiskal.
Pemerintah juga perlu menjadikan kekayaan sumber daya alam sebagai bahan baku penopang produk-produk industri dalam negeri untuk menghasilkan produk manufaktur yang memenuhi rantai pasok global.
“Selain itu, pemerintah perlu memastikan tidak berlanjut offshoring, yakni hengkangnya industri di dalam negeri, dan memilih lokasi baru di luar negeri untuk berproduksi,” tambah Said.
Terakhir, dia berpendapat pemerintah bisa lebih progresif dalam pencapaian target penurunan pengangguran seiring dengan 8 program strategis yang dicanangkan di tahun 2026.
Baca juga: Sri Mulyani beri sinyal efisiensi anggaran berlanjut di 2026
Baca juga: Sri Mulyani tambah anggaran pendidikan di 2026, capai Rp761 triliun
Baca juga: Sri Mulyani alokasikan anggaran kesehatan hingga Rp228 triliun di 2026
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
