Jakarta (ANTARA) - Ketimpangan ekonomi kerap dipahami sebagai persoalan jarak yang lebar antara kelompok atas dan bawah. Ketika jarak itu menyempit, persoalan dianggap selesai.
Dalam praktik pembangunan, ketimpangan jarang benar-benar hilang. Ia lebih sering berubah bentuk. Pada fase tertentu, ketimpangan tidak lagi tampil sebagai jurang yang mencolok, tetapi sebagai perbedaan yang lebih halus, terutama dalam kemampuan rumah tangga menjaga kesinambungan kesejahteraannya.
Dalam beberapa tahun terakhir, distribusi pengeluaran di Indonesia menunjukkan perbaikan yang nyata. Jarak pengeluaran antarkelompok menyempit, dan porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah meningkat. Perubahan ini menandai bahwa hasil pertumbuhan ekonomi semakin tersebar dan tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok atas. Pemerataan tersebut menjadi fondasi penting bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Perbaikan ini juga tercermin dalam perkembangan ketimpangan pengeluaran secara nasional. Menurut data BPS, pada September 2025, tingkat ketimpangan yang diukur melalui gini ratio tercatat sebesar 0,363, lebih rendah dibandingkan periode-periode sebelumnya. Tren penurunan ini memperpanjang kecenderungan membaiknya distribusi pengeluaran, setelah tekanan ketimpangan sempat meningkat pada masa pandemi. Secara agregat, gambaran ini memperlihatkan bahwa ketimpangan berkurang dan struktur distribusi pengeluaran penduduk menjadi lebih seimbang.
Perbaikan distribusi tersebut terjadi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Ketimpangan di kota menurun, demikian pula di desa, dengan tingkat ketimpangan perdesaan yang secara konsisten lebih rendah dibandingkan perkotaan. Hanya saja, pemerataan ini memiliki karakter yang berbeda antara desa dan kota. Di perdesaan, porsi pengeluaran kelompok bawah relatif lebih besar, mencerminkan distribusi yang lebih merata. Akan tetapi, pemerataan ini berlangsung dalam struktur ekonomi yang masih terbatas. Variasi pengeluaran antarkelompok lebih sempit karena keseluruhan tingkat pengeluaran relatif rendah. Dengan kata lain, pemerataan di desa tidak selalu identik dengan kekuatan ekonomi yang lebih besar.
Di perkotaan, situasinya berbeda. Meski ketimpangan menurun, struktur ekonomi yang lebih kompleks menciptakan variasi pengeluaran yang tetap lebar. Pada September 2025, gini ratio perkotaan tercatat sebesar 0,383, jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 0,295. Kota menyediakan lebih banyak peluang pendapatan, tetapi juga menghadirkan biaya hidup yang tinggi dan perbedaan kualitas pekerjaan yang tajam. Di sini, ketimpangan tidak hanya soal besar kecilnya pengeluaran, melainkan tentang stabilitas pendapatan, keamanan kerja, dan akses terhadap perlindungan.
Perbedaan karakter ini semakin terlihat ketika ditarik ke level wilayah. Ketimpangan antardaerah masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, termasuk di provinsi dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Beberapa daerah dengan basis ekonomi kuat tetap mencatat tingkat ketimpangan di atas rata-rata nasional, sementara daerah lain menunjukkan distribusi yang jauh lebih merata. Kondisi ini menegaskan bahwa ketimpangan tidak bisa disederhanakan sebagai persoalan daerah tertinggal versus daerah maju. Bahkan di wilayah dengan kapasitas ekonomi besar, distribusi kesejahteraan di dalamnya tidak selalu merata.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
