Palu (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) RI dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) memperkuat koordinasi dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam kunjungannya di Palu, Senin, mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi untuk menindaklanjuti program-program strategis Presiden RI Prabowo Subianto yang berfokus pada tiga hal utama.
Ia menjelaskan bahwa pertama adalah menghadirkan data yang akurat melalui pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa, hingga pemerintah kabupaten/kota dan provinsi, sehingga menghasilkan data yang sama dan terintegrasi dalam DTSEN.
Menurut dia, pemerintah juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi melalui mekanisme usul dan sanggah dalam proses pemutakhiran data.
Masyarakat, kata dia, dapat mengakses aplikasi Cek Bansos, call center 021-171, maupun layanan WhatsApp di nomor 08 877 171 171.
“Semua saluran kita buka, baik jalur formal maupun jalur partisipasi. Bapak Presiden ingin data ini dibuka, dikoreksi, dan dipahami dengan baik oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa penentuan peringkat desil 1 sampai 10 dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran data sesuai kondisi riil di lapangan agar bantuan tepat sasaran.
Baca juga: Mensos ajak alumni UIN Datokarama jadi individu kreatif
Oleh karena itu, ia mengatakan Kemensos berkoordinasi dengan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Sulteng untuk mendorong hadirnya operator data desa di setiap kelurahan dan desa yang bertugas menginput data dari RT/RW maupun masyarakat.
Selanjutnya, Mensos juga menekankan pentingnya bantuan sosial dalam mendorong pemberdayaan masyarakat.
“Bansos ini tidak hanya sekadar diterima, tetapi harus mendorong masyarakat untuk berdaya. Prinsipnya bansos sementara, berdaya selamanya. Ini adalah penekanan Bapak Presiden,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa bantuan sosial tetap diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, namun ke depan diarahkan untuk mendukung kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Selain itu, Mensos juga menyampaikan terkait program Sekolah Rakyat yang ditujukan bagi keluarga tidak mampu untuk pemerataan akses pendidikan dan bagian dari memutus rantai kemiskinan.
Ia mengatakan di Sulawesi Tengah, saat ini telah terdapat dua Sekolah Rakyat rintisan, masing-masing berada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Baca juga: Mensos: Pembangunan SR di Kota Tangerang masih lengkapi administrasi
Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
