Jakarta (ANTARA) - Terlepas dari apakah konflik antara Amerika Serikat dan Iran akan mereda ataupun berlarut-larut, satu hal yang kian jelas: era ketika pelaku industri dapat bergantung pada pasokan energi yang murah dan stabil telah berakhir.
Dinamika geopolitik saat ini menjadi pengingat akan rapuhnya bisnis ketika urat nadi energi masih bergantung pada faktor-faktor di luar kendali.
Guncangan global ini menegaskan bahwa disrupsi merupakan keniscayaan baru yang harus dihadapi. Pelaku industri mesti menempatkan energi sebagai bagian strategi bisnis apabila ingin tetap tangguh menghadapi gelombang ekonomi dan geopolitik global.
Urgensi ini menjadi semakin penting di Indonesia yang menghadapi tantangan spesifik, sembari membuka peluang untuk mengurangi kebergantungan pada subsidi dan menegaskan komitmen keberlanjutan jangka panjang.
Di tengah menipisnya kapasitas energi dalam negeri, tentunya keberlanjutan bisnis pun semakin rentan. Berdasarkan laporan Institute for Essential Services Reform/IESR (2025), sejak 2024, kawasan Jawa-Madura-Bali mencatat cadangan daya (reserve margin) di bawah 30 persen, lebih rendah dari ambang minimum yang sebesar 35 persen.
Kerentanan ini semakin dirasakan di luar wilayah tersebut. Dengan ambang minimum cadangan daya sebesar 40 persen, Sumatera hanya mencatat 19 persen, Kalimantan 21 persen, dan Sulawesi 26 persen, menunjukkan angka di bawah ambang batas yang disyaratkan. Bagi pelaku industri, hal ini menunjukkan risiko keterbatasan pasokan energi yang dapat menghambat industrialisasi dan pertumbuhan sektor industri Indonesia.
Tak hanya itu, kekhawatiran terkait isu kelangkaan energi ini juga disuarakan oleh Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Dalam hal ini, HKI menyoroti pasokan listrik dan gas yang belum mampu mengimbangi kebutuhan sektor industri. Beberapa kawasan industri bahkan masih mengalami kendala logistik yang mempengaruhi biaya produksi dan menghambat efisiensi distribusi.
Di tengah kerentanan yang kian nyata, sayangnya, sebagian pelaku industri masih memandang energi dengan pertimbangan biaya ataupun sekadar kewajiban environmental, social and governance (ESG) semata.
Kondisi ini menegaskan bahwa transisi energi belum sepenuhnya dipahami sebagaimana mestinya yaitu sebagai sebuah langkah strategis untuk meneguhkan ketahanan bisnis di tengah disrupsi dan ketidakpastian.
Sudah saatnya cara pandang ini diperbaharui. Para pelaku industri perlu menggeser posisi transisi energi terbarukan agar masuk ke peta jalan strategis jangka panjang mereka, alih-alih hanya berada di perhitungan biaya jangka pendek atau pemenuhan kewajiban ESG.
Lebih dari itu, pergeseran cara pandang ini merupakan seruan bagi para pelaku industri untuk secara kolektif membangun masa depan Indonesia sembari memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam Indonesia berjalan seiring dengan kontribusi nyata bagi keberlanjutan.
Investasi strategis
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
