Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar-tawar.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela di Jakarta, Selasa (21/4), saat merespons insiden terhadap anggota Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL).
"Indonesia berkomitmen menjalankan mandat dalam misi UNIFIL sesuai Resolusi 1701 (2006), dengan terus melakukan penilaian berkala terhadap situasi di lapangan," kata Nabyl.
Ia mengatakan Indonesia terus berkoordinasi dengan PBB dan negara-negara kontributor pasukan untuk memperkuat pelindungan personel.
Pemerintah RI juga mencermati situasi keamanan di Lebanon, termasuk implikasinya terhadap partisipasi Indonesia dalam misi UNIFIL.
Selain itu, Indonesia telah meminta PBB melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keselamatan pasukan penjaga perdamaian, baik di UNIFIL maupun misi PBB lainnya.
Baca juga: RI sampaikan belasungkawa atas gugurnya anggota UNIFIL Prancis
"Bersama negara-negara kontributor, Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan pasukan penjaga perdamaian," ujarnya.
Sebelumnya, pada 8 April, Kemlu RI menyatakan perubahan terkait partisipasi personel TNI dalam UNIFIL harus melalui pertimbangan matang.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan partisipasi Indonesia dalam UNIFIL merupakan bagian dari komitmen internasional bagi perdamaian dunia.
"Berbagai keputusan terkait isu ini, termasuk usulan penarikan, harus melalui pertimbangan yang sangat matang, baik dari sisi keselamatan personel, relevansi mandat UNIFIL, maupun kontribusi Indonesia terhadap stabilitas kawasan," kata Yvonne.
Indonesia telah kehilangan tiga personel TNI dan delapan lainnya terluka dalam tiga serangan terpisah saat menjalankan tugas di Lebanon.
Prancis juga kehilangan satu prajurit dan tiga lainnya terluka dalam serangan terhadap UNIFIL pada 18 April.
Baca juga: Pemerintah diminta evaluasi penugasan TNI di wilayah konflik
Baca juga: Lindungi UNIFIL, pengamat sarankan RI gandeng Prancis ke DK PBB
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
