Mataram (ANTARA) - Kemiskinan di mana pun tak pernah benar-benar tinggal di dalam tabel dan grafik. Ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil sehari-hari, seperti mengurangi lauk agar cukup hingga akhir pekan, menunda membeli seragam sekolah, atau berharap musim panen tak kembali gagal. Di balik setiap persentase, ada kecemasan yang tak tercatat dan daya tahan yang jarang disorot.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), kemiskinan bukan lagi sekadar angka statistik. Ia adalah cerita tentang dapur yang harus menyesuaikan menu, ketika harga beras naik, tentang anak yang menunda sekolah karena ongkos transportasi, dan tentang keluarga yang menggantungkan hidup pada musim yang kian tak menentu.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, garis kemiskinan di NTB pada September 2025 berada di angka Rp2,51 juta per rumah tangga per bulan, atau setara Rp576 ribu per kapita. Angka itu naik 5,84 persen dibanding Maret 2025 yang sebesar Rp2,37 juta.
Artinya sederhana, namun getir. Untuk tidak dikategorikan miskin, satu keluarga rata-rata dengan 4,37 anggota rumah tangga harus memiliki pengeluaran minimal sebesar itu setiap bulan.
Komposisinya pun jelas. Sebesar 75,82 persen digunakan untuk kebutuhan makanan atau sekitar Rp436 ribu per kapita. Sisanya Rp139 ribu untuk kebutuhan non-makanan. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTB masih sangat ditentukan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, ada kabar yang memberi harapan. Persentase penduduk miskin NTB pada September 2025 turun menjadi 11,38 persen, berkurang 0,40 persen poin dari Maret 2025.
Jumlah penduduk miskin tercatat 637,18 ribu orang, menurun lebih dari 17 ribu orang dalam enam bulan terakhir. Penurunan ini patut diapresiasi, tetapi belum cukup untuk membuat kita lengah. Sebab di balik tren yang membaik, ada struktur masalah yang belum sepenuhnya terurai.
Paradoks desa
Fenomena paling menarik justru muncul dari komposisi wilayah. Pada September 2025, tingkat kemiskinan perkotaan sebesar 11,70 persen, sedikit lebih tinggi dibanding perdesaan yang 11,02 persen. Ini terbilang langka. Selama bertahun-tahun, desa identik dengan kemiskinan lebih tinggi dibanding kota.
Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Pada 2025, fenomena La Nina menghadirkan kemarau basah. Curah hujan yang lebih panjang memberi napas tambahan bagi sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk desa yang bekerja di sektor primer dapat menggarap lahan lebih lama, sehingga pendapatan relatif terjaga.
Di sisi lain, kota menghadapi tekanan alih fungsi lahan dan ketergantungan pada sektor transportasi serta perdagangan yang sensitif terhadap fluktuasi daya beli.
Keberhasilan ini tidak boleh dimaknai sebagai kemenangan final desa atas kemiskinan. Ketahanan desa masih rapuh karena sangat bergantung pada faktor alam. Ketika musim bergeser atau harga komoditas jatuh, pendapatan petani dan buruh tani ikut tergerus.
Kemiskinan perdesaan di NTB bersifat struktural dan multidimensi, menyangkut kepemilikan aset produktif, akses modal, dan kualitas layanan dasar.
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
