Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) dan Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Selasa, kerja sama di antara ketiga lembaga akan fokus pada penyediaan rumah layak huni dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Pak Ara (Maruarar Sirait) juga punya program yang beririsan dengan kami (Kemensos),” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.
Ia mengatakan Program BSPS berisisan dengan Kemensos karena program penyediaan rumah layak huni memiliki kaitan erat dengan kerja-kerja Kemensos serta DTSEN.
"Kami bersyukur sekali melihat perencanaan yang telah dibuat dan dipertemukan dengan program ini. Hal ini membuat penyasaran kita tentu lebih mudah dibanding data-data sebelumnya,” kata Mensos.
Baca juga: Kementerian PKP perbaiki hunian di kawasan pesisir lewat program BSPS
Ihwal kelengkapan, Mensos Saifullah Yusuf menjamin data kemiskinan di DTSEN perangkingannya lebih jelas mulai dari Desil 1,2,3 dan seterusnya, sehingga layak dijadikan acuan.
Mensos mengatakan untuk efektivitas program, akurasi data sangatlah penting. Meskipun DTSEN bersifat dinamis karena ada yang wafat dan berpindah tempat tinggal setiap harinya, namun ada mekanisme pemutakhiran data.
“Maka nanti BPS akan melakukan pemutakhiran data setiap tiga bulan sekali. Kita harapkan data yang kita miliki ini tetap akurat,” ujarnya.
Ia menambahkan DTSEN saat ini sudah pada tahap uji petik. Targetnya, tahapan ini akan secepatnya diselesaikan sehingga DTSEN sudah bisa dipakai pada penyaluran bantuan sosial triwulan kedua.
Mendapat penjelasan itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan akan berpegang pada DTSEN dalam menjalankan Program BSPS.
Baca juga: Kementerian PKP susun kerja sama BUMN-swasta usai efisienkan anggaran
Dia menjelaskan program itu mengusahakan kualitas rumah masyarakat sehingga memenuhi persyaratan dari sisi kesehatan, sanitasi, air bersih dan kekuatan bangunan. Program BSPS itu juga menyasar masyarakat miskin ekstrem, miskin, dan rentan.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala BPS Amalia Adininggar menjelaskan terkait perangkingan desil di DTSEN.
Desil 1 mencakup data warga miskin ekstrem dengan pendapatan di bawah Rp400 ribu. Desil 2 dengan pendapatan di bawah Rp600 ribu dan Desil 3 di bawah Rp900 ribu.
“Untuk selanjutnya kriteria setiap desil berbeda-beda setiap provinsinya,” kata Amalia.
Terkait prioritas dari sasaran program pengentasan kemiskinan, Mensos menjelaskan ada di Desil 1, Desil 2 dan Desil 3, termasuk juga sebagian diantaranya keluarga rentan yang perlu didukung dan difasilitasi agar naik kelas bukan malah turun kelas
“Fokusnya kepada miskin ekstrem, kemudian yang miskin, di atasnya yang miskin ada yang rentan,” katanya.
Baca juga: Kemensos jalin kerja sama bantu penyintas belum dapat stimulan
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
