Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan peringatan tegas kepada para pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH) agar bekerja dengan profesional dalam memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) berjalan tepat sasaran.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf saat ditemui di Jakarta, Selasa, mengatakan Kemensos terus memperkuat pengawasan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) pendamping sosial di seluruh daerah, agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.
“Kita minta para pendamping ini untuk bisa bekerja dengan baik. Sudah kita pesankan agar benar-benar menjadi pendamping yang baik,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Ia mengungkapkan hingga awal November 2025 sebanyak 400 pendamping sosial PKH telah diberikan peringatan tahap pertama dan kedua, karena diduga melanggar prosedur pelaksanaan di lapangan.
“Kalau sudah sampai peringatan ketiga, langsung kita berhentikan. Dari jumlah itu, 49 orang sudah kita berhentikan,” ujar Mensos.
Baca juga: Mensos tegaskan tak ada pungutan biaya untuk pencairan BLTS
Menurut dia, pengawasan terhadap pendamping perlu dilakukan secara berlapis di pusat dan daerah, dengan memeriksa laporan hasil verifikasi penerima manfaat maupun keluhan masyarakat.
Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas program dan memastikan seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima bantuan secara utuh tanpa potongan apapun.
“Kemungkinan pelanggaran bisa terjadi di mana saja, baik di Jawa maupun luar Jawa. Tetapi kita tidak ingin ada celah yang merugikan masyarakat. Pendamping harus jadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program bansos dan BLTS,” kata Mensos Saifullah Yusuf.
Kemensos sebelumnya melakukan sinkronisasi data penerima BLTS bersama BPS dan PT Pos Indonesia selaku salah satu mitra penyalur bantuan tambahan senilai Rp300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2025, atau total Rp900 ribu per keluarga.
Baca juga: Mensos: Tidak ada hambatan penyaluran bansos reguler triwulan IV
BLTS merupakan bagian dari kebijakan program perlindungan sosial tambahan di luar bansos reguler triwulan IV 2025, yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Program ini menyasar 35.046.783 KPM yang masuk dalam Desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) BPS.
Dari total penerima tersebut, tercatat 18.902.394 keluarga diketahui belum memiliki rekening bansos reguler dan membutuhkan validasi. Proses validasi rekening menjadi tahap penting untuk menentukan mekanisme penyaluran baik melalui bank-bank Himbara maupun PT Pos Indonesia.
Kemensos mengestimasikan jika dihitung dengan rata-rata empat anggota per keluarga, program ini menyentuh hingga 140 juta jiwa dan diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi masyarakat menjelang akhir tahun.
Baca juga: Purbaya periksa penyebab keterlambatan penyaluran BLT
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
