Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pariwisata dan Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) Bank Indonesia (BI) menggelar pelatihan bagi 25 perwakilan desa wisata unggulan dari berbagai provinsi untuk memperkuat daya saing pariwisata ramah muslim nasional.
Dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Staf Ahli Menteri Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata Kementerian Pariwisata Masruroh menyampaikan desa wisata memiliki posisi strategis dalam pembangunan pariwisata berkualitas karena menjadi ruang bagi wisatawan untuk berinteraksi secara langsung dengan kekayaan budaya, alam, tradisi, serta kehidupan masyarakat lokal.
"Penguatan kapasitas pengelola desa wisata merupakan investasi penting untuk mewujudkan destinasi yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam konteks pengembangan pariwisata berkualitas melalui Pariwisata Ramah Muslim, pertumbuhan pasar wisatawan Muslim merupakan peluang strategis yang perlu terus diperkuat," kata Masruroh.
Baca juga: Wisatawan terdampak penutupan Bromo bisa minta pengembalian dana
"Bootcamp Peningkatan Kapasitas Desa Wisata Unggulan Ramah Muslim" yang digelar di Bandung, Jawa Barat, pada 5-7 Agustus, merupakan bagian dari Program Penguatan Pariwisata Ramah Muslim Tahun 2026 yang dirancang sebagai program akselerasi peningkatan kapasitas bagi pengelola desa wisata dalam mengembangkan produk, layanan, dan tata kelola destinasi.
Acara itu diikuti oleh 25 desa wisata unggulan dari Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat yang menjadi wilayah dengan capaian terbaik dalam Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025. Sebanyak 25 peserta tersebut terpilih melalui proses kurasi oleh tim kurator yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dari 63 desa wisata potensial.
Selama tiga hari, peserta mengikuti rangkaian pelatihan intensif, pendampingan, diskusi kelompok, penyusunan rencana tindak lanjut, hingga kunjungan lapangan. Materi dan pendampingan difokuskan kepada penguatan kelembagaan dan tata kelola desa wisata, pengembangan produk serta pengalaman wisata berbasis potensi lokal, pemasaran digital, penyusunan indikator kinerja, dan implementasi prinsip Pariwisata Ramah Muslim (PRM).
Peserta juga mendapatkan pendampingan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan masing-masing desa wisata, menyusun serta menyempurnakan paket wisata berbasis potensi lokal, sekaligus mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berbasis data.
Pendampingan turut diarahkan untuk memfasilitasi produk dan paket wisata terbaik agar dapat masuk ke platform online travel agent (OTA) atau biro perjalanan daring.
Baca juga: Menpar sebut pariwisata RI tumbuh positif berkat strategi adaptif
Hal lain yang diberikan yakni berupa pembekalan mengenai pedoman layanan dasar pariwisata ramah muslim dan petunjuk teknis destinasi wisata ramah muslim sebagai standar yang menjadi acuan pengembangan destinasi PRM.
Pedoman dan petunjuk teknis tersebut membahas ketersediaan makanan dan minuman halal, sarana ibadah yang bersih dan mudah diakses, serta fasilitas sanitasi yang layak, khususnya pada unsur atraksi, amenitas, dan aksesibilitas (3A).
Masruroh menyatakan PRM kini dijadikan sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisatawan dengan tetap mengedepankan budaya, kearifan lokal, serta keunikan setiap desa wisata.
“Nilai-nilai tersebut selaras dengan karakter pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi keramahan, kebersihan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap keberagaman,” kata dia.
Masruroh turut menekankan bahwa pengembangan wisata ramah muslim menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan pariwisata berkualitas, terutama melalui penyediaan layanan tambahan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim tanpa mengubah karakter, budaya, maupun identitas destinasi.
Pendekatan tersebut sejalan dengan upaya membangun pariwisata Indonesia yang semakin berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan pengalaman wisatawan.
Deputi DEKS BI Dwi Putra Indrawan mengatakan pelatihan itu merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pariwisata ramah muslim nasional melalui pengembangan desa wisata sebagai salah satu simpul pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi tindak lanjut dan bentuk apresiasi terhadap lima provinsi dengan capaian terbaik dalam IMTI 2025 melalui pendampingan yang lebih terarah dan berorientasi pada pengembangan produk siap pasar.
Salah satu keluaran utama pelatihan adalah penyusunan rencana tindak lanjut bagi masing-masing desa wisata. Dokumen tersebut menjadi panduan implementasi pasca kegiatan yang mencakup langkah peningkatan kualitas layanan, penguatan pengalaman wisatawan, pengembangan produk dan paket wisata, optimalisasi promosi digital, serta upaya meningkatkan kunjungan wisatawan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat.
Proses pengembangan desa wisata diharapkan tidak berhenti setelah pelatihan, tetapi, berlanjut ke tahap implementasi, pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan.
Baca juga: Belajar peradaban dari jalur sutra di Asia Tengah
Baca juga: 15 provinsi dikembangkan sebagai destinasi wisata ramah Muslim
Baca juga: Kemenpar dukung sertifikasi halal untuk tingkatkan wisata ramah Muslim
Baca juga: Kemenpar bidik potensi 262 juta perjalanan wisata Muslim global 2030
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
