Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta didorong untuk memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus berkonsentrasi pada pengolahan sampah yang bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Keberadaan BUMD tersebut dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus membuka peluang baru bagi peningkatan PAD,” kata Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta, Dailami Firdaus di Jakarta, Selasa.
Dia berharap Pemprov DKI Jakarta memiliki BUMD persampahan yang berkonsentrasi kepada pengolahan sampah. “Insya Allah, ini akan menambah PAD," kata dia.
Dailami menilai program pemilahan sampah dari rumah tangga merupakan langkah positif karena dapat membangun kesadaran dan kedisiplinan masyarakat. Pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada aktivitas pemilahan, tapi sampah harus didorong menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.
"Program pilah sampah tentunya sangat positif karena memulai pengurangan sampah dari dasar, yaitu rumah tangga, serta membentuk kedisiplinan di masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Pramono harap seluruh sampah di DKI terkelola 100 persen pada 2028
Pemerintah saat ini juga tengah mendorong pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).
Sebagai kota global, kebutuhan energi listrik di Jakarta tidak boleh terkendala dan PSEL bisa menjadi solusi serta PLN bisa lebih fokus pada daerah terpencil agar tidak ada lagi wilayah Indonesia gelap.
Tak hanya itu, sampah juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi, seperti pupuk, kerajinan tangan, bahan bangunan berupa paving block, hingga furniture.
Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola dengan baik agar produk hasil pengolahan sampah benar-benar dapat diterima pasar. "Untuk menjadikan produk olahan dari sampah itu bisa bernilai dan diterima pasar, maka harus ada standar mutunya, baik dari segi bahan baku, keamanan, kesehatan, maupun lingkungan," kata Dailami.
Jakarta saat ini memasuki babak baru yang menghadirkan tantangan sekaligus peluang yang membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Dia memastikan DPD RI akan terus menjalankan fungsi konstitusional dalam menyerap aspirasi daerah, memberikan pertimbangan kepada pemerintah pusat, serta mengawal kebijakan nasional agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta.
“Setiap tantangan dapat diubah menjadi peluang untuk menjadikan Jakarta sebagai kota global yang maju, aman, berdaya saing, tetap berbudaya, dan semakin menyejahterakan seluruh masyarakatnya," ujarnya.
Baca juga: DKI tindak penyedia jasa angkut sampah yang langgar pengelolaan sampah
Baca juga: Pemprov DKI terapkan "controlled landfill" di TPST Bantargebang mulai 1 Agustus
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
