Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi menekankan peran krusial industri penjaminan dalam memperluas akses pembiayaan, terutama bagi koperasi yang menaungi usaha kecil dan menengah (UKM).
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan banyak koperasi yang masih kesulitan mendapatkan kredit dari perbankan atau tergolong unbankable.
Oleh karena itu, perusahaan penjaminan dinilai dapat menjadi solusi dengan memberikan jaminan, sehingga meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada koperasi.
“Perusahaan penjaminan menjadi jembatan yang memungkinkan koperasi mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan untuk mengakses pembiayaan yang dibutuhkan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Asosiasi Perusahaan Penjaminan Daerah (Aspenda) Tahun 2025 di Jakarta, Selasa.
Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Januari 2025 menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan industri penjaminan. Dalam lima tahun terakhir (2018-2023), industri ini mencatatkan pertumbuhan penjaminan outstanding sebesar 12,3 persen dan imbal jasa penjaminan mencapai 38,2 persen.
Meski demikian, Ferry mengakui adanya tantangan terkait permodalan dan pengelolaan risiko dalam industri ini. Selain itu, hingga Desember 2023, baru terdapat 22 perusahaan penjaminan di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 3 perusahaan BUMN/anak usaha BUMN, 1 swasta, dan 18 penjaminan kredit daerah atau Jamkrida.
Baca juga: Zulhas targetkan kelembagaan Kopdes Merah Putih rampung Juli 2025
Fakta ini menunjukkan belum semua dari 38 provinsi memiliki perusahaan penjaminan daerah, mengindikasikan adanya kesenjangan layanan penjaminan antar wilayah.
OJK telah meluncurkan peta jalan pengembangan dan penguatan industri penjaminan Indonesia 2024--2028. Peta jalan ini berfokus pada penguatan ketahanan dan daya saing, pengembangan ekosistem, akselerasi transformasi digital, serta penguatan regulasi dan pengawasan.
Target makro yang ditetapkan adalah mengalokasikan minimal 90 persen portofolio perusahaan penjaminan untuk mendukung UMKM dan koperasi, serta meningkatkan proporsi outstanding penjaminan terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 3,5 persen pada tahun 2028.
“Prioritas peta jalan penjaminan termasuk penjaminan kredit untuk usaha produktif koperasi, serta peningkatan literasi dan inklusi masyarakat terhadap industri penjaminan,” jelas Ferry.
Isu strategis lain yang dibahas adalah perlunya pembentukan lembaga penjaminan ulang untuk memperkuat manajemen risiko dan stabilitas keuangan perusahaan penjaminan. Wamenkop menilai bahwa industri penjaminan, meski skalanya masih relatif kecil, memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Ferry menegaskan, dukungan dari berbagai pihak, termasuk industri penjaminan dan lembaga keuangan, sangat diperlukan untuk memastikan kesuksesan program-program koperasi.
Baca juga: Menkop sebut anggaran untuk 80 ribu Koperasi Desa capai Rp400 triliun
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
