Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua berkomitmen untuk bersinergi dalam pengarusutamaan nilai-nilai HAM, khususnya bagi aparatur negara di bumi Cenderawasih.
“Kementerian HAM siap bekerjasama dengan Pemprov Papua untuk mainstreaming (pengarusutamaan) HAM di kalangan aparatur sipil negara di Papua,” ucap Wakil Menteri HAM Mugiyanto saat mengunjungi Kantor Gubernur Papua, Jayapura, Selasa (11/3), sebagaimana dikutip dari keterangan diterima di Jakarta, Rabu.
Kunjungan Mugiyanto disambut oleh Penjabat (Pj.) Gubernur Papua Ramses Limbong. Pada kesempatan itu, Mugiyanto menjelaskan tugas dan fungsi Kementerian HAM yang secara pokok berbeda dengan Komisi Nasional (Komnas) HAM.
Dia juga menekankan urgensi lembaga bisnis untuk menghormati HAM. Terkait hal ini, Kementerian HAM akan melakukan audit HAM terhadap dunia bisnis, sebagaimana dimandatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2030.
Lebih lanjut, Mugiyanto menekankan bahwa penegakan HAM tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi juga harus dilakukan dengan kerja sama lintas sektor.
Baca juga: Wamen HAM minta Komnas HAM Papua terus utamakan dialog kemanusiaan
Baca juga: Menteri Pigai ingatkan kepala daerah perkuat HAM
Untuk itu, Mugiyanto dalam lawatan ke Papua juga mengunjungi Komnas HAM perwakilan Papua. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat soliditas penegakan hak asasi antara Kementerian HAM dan Komnas HAM.
Mugiyanto pun mengapresiasi Komnas HAM Papua yang terus bekerja menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua.
“Kami sadar, Papua ini merupakan spotlight (sorotan) penting yang selalu menjadi sorotan berbagai kalangan dari dalam dan luar negeri. Karena itu, kerja perwakilan Komnas HAM yang mendorong dialog kemanusiaan menjadi sangat penting,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua Frits Bernard Ramandey menyampaikan persoalan HAM di Papua di antaranya terkait kekerasan bersenjata, konflik lahan, hingga pengungsi.
Frits menyampaikan, penyelesaian pelanggaran berat HAM di Papua, terutama kasus Wamena dan Wasior, perlu mendapat atensi sebagai bagian dari penyelesaian pelanggaran berat HAM secara nonyudisial yang telah dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Baca juga: KP2MI-Kementerian HAM sepakati penguatan pelindungan HAM bagi PMI
Selain itu, Wakil Menteri HAM juga melakukan kunjungan ke Kodam XVII Cenderawasih yang disambut oleh Pangdam Mayjen TNI Rudi Puruwito. Mugiyanto dan Rudi berdialog terkait perkembangan kondisi HAM di Papua.
Pangdam mengatakan konflik di tanah Papua memiliki tingkat kesulitan tinggi. Menurut dia, berapa pun besarnya jumlah aparat yang ditempatkan di lapangan belum tentu dapat menjawab tantangan yang ada, mengingat karakteristik Papua sebagai daerah pegunungan.
Pangdam juga menyatakan kesiapan jajarannya membantu Kementerian HAM dalam melaksanakan penegakan HAM di tanah Papua. Sementara itu, Mugiyanto mengingatkan agar TNI selalu memegang teguh prinsip HAM dalam melaksanakan tugas.
Kunjungan Mugiyanto ke Papua diakhiri dengan menemui akademisi Universitas Cenderawasih yang tergabung dalam komunitas Analisis Papua Strategis (APS) untuk membicarakan situasi terkini di Papua serta membahas solusi bersama.
”Kalangan akademisi sangat penting untuk memberikan wawasan yang jernih untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua,” demikian Mugiyanto.
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025
