Pangkalpinang (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) menyatakan perubahan nomenklatur kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kemendukbangga, sebagai langkah pemerintah mempercepat penanganan stunting di daerah.
"Perubahan ini tentunya mempercepat penanganan stunting di daerah," kata Inspektur Utama Kemendukbangga A Damenta saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah Bangga Kencana 2025 Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.
Baca juga: Temui warga sulit sanitasi, Mendukbangga bantu lewat Program Genting
Ia mengatakan perubahan paradigma kependudukan dan keluarga berencana (KB) ke arah pembangunan kependudukan dan keluarga mencerminkan adanya pergeseran fokus, dari hanya masalah pengendalian jumlah penduduk melalui KB menjadi pendekatan holistik dan berkelanjutan, untuk mewujudkan keluarga sejahtera, bahagia dan berdaya dengan anak-anak yang sehat, cerdas menuju Indonesia Emas 2045.
"Perubahan ini, artinya dulu hanya terfokus pada penurunan angka kelahiran dan pengendalian jumlah penduduk, sekarang menekankan pada peningkatan kualitas penduduk, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi dan karakter masyarakat," katanya.
Ia menyatakan pada rapat koordinasi daerah (Rakorda) Bangga Kencana tahun ini bahwa perubahan nomenklatur kelembagaan BKKBN menjadi Kemendukbangga, dahulu dapat dikatakan identik dengan kontrasepsi dan pengaturan kelahiran.
"Saat ini lebih dari hal tersebut dan seiring dengan dinamika perkembangan kependudukan yang berfokus pada masalah ketahanan, mencegah stunting, kesejahteraan, dan pemberdayaan keluarga, mulai dari pra-nikah, usia subur, keluarga muda hingga lansia," katanya.
Baca juga: Mendukbangga: Program Genting bentuk keadilan bagi seluruh masyarakat
Baca juga: Kemendukbangga gandeng TNI AL layani KB warga pesisir, cegah stunting
Menurut dia, untuk mencapai itu semua, Kemendukbangga tidak bisa bekerja sendiri dan harus membuka diri dan bekerja sama atau kolaborasi dengan lintas sektor, mitra kerja, baik pusat maupun daerah dan mengikutsertakan peran masyarakat berbasis komunitas maupun keluarga.
"Melalui Rakorda ini diharapkan bukan hanya ajang evaluasi dan merencanakan langkah strategis dalam menyukseskan program saja, tetapi menjadi momentum kita manfaatkan bersama sebagai wahana untuk menyatukan visi, misi dan strategi percepatan pencapaian sasaran program bersama antara pemerintah pusat dan daerah," katanya.
Pewarta: Aprionis
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
