Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan fleksibilitas penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk kebutuhan darurat asap guna merespons bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Pulau Kalimantan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di Jakarta Pusat pada Sabtu mengatakan pihaknya tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni keselamatan warga sekolah menjadi prioritas utama, hak belajar murid tidak berhenti serta pemulihan pascabencana harus terencana sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar dan terus melakukan proses pembelajaran yang efektif, adaptif, dan efisien,” kata Mu’ti.
Selain memberikan fleksibilitas penggunaan dana BOP dan BOS untuk kebutuhan darurat asap bagi wilayah terdampak, pihaknya juga akan menyediakan modul pembelajaran, menyiapkan ruang kelas aman asap di sekolah rujukan tiap kecamatan terdampak serta menyiapkan pelayanan psikososial guna memastikan tetap berjalannya proses pembelajaran yang aman dan adaptif bagi murid.
Baca juga: Mendikdasmen siap perbaharui SE protokol belajar darurat saat karhutla
Di samping itu, Kemendikdasmen juga akan mengaktifkan Posko Pendidikan Darurat Karhutla di lima provinsi prioritas, memberlakukan pelaporan status pembelajaran harian melalui Dapodik, serta mendistribusikan bantuan berupa masker medis dan paket kesehatan kepada satuan pendidikan terdampak.
Adapun guna memastikan pembelajaran di wilayah terdampak asap berjalan aman dan adaptif, ia mengatakan pihaknya juga akan memperbarui Surat Edaran Menteri sebagai penegasan terkait protokol pembelajaran darurat asap mengingat bencana karhutla menunjukkan skala paparan yang cukup besar berdasarkan data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per 11 Agustus 2026.
Sampai saat ini, pihaknya mencatat beberapa kabupaten/kota telah menerapkan skema Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).
PJJ tersebut, kata Mu'ti, dilakukan oleh 3.524 satuan pendidikan dengan jangkauan 571.338 murid, meliputi wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Kota Pontianak, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, Pemerintah Kota Palangka Raya, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kota Banjarbaru.
Saat ini hingga akhir September mendatang, Kemendikdasmen akan terus memantau perkembangan situasi mengacu pada Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian.
Baca juga: Mendikdasmen: Pembelajaran saat karhutla utamakan keselamatan murid
Baca juga: 12.880 personel gabungan padamkan karhutla di Kalimantan
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
