Kemendes PDT: Desa tahan pangan harus jamin kebutuhan warga terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyampaikan suatu desa dapat dikatakan sebagai desa berketahanan pangan apabila mampu menjamin kebutuhan pangan setiap warga telah terpenuhi.

"Ketahanan pangan ini suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat desa sampai dengan orang per orang. Tidak boleh misalnya pangan ini hanya dilihat pada lingkup desa terpenuhi, tetapi ternyata ada rumah tangga yang tidak terpenuhi," kata Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal Kemendes PDT Luthfy Latief.

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim Wilayah Makassar seperti diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Berikutnya Luthfy mengingatkan pemerintah desa perlu lebih jeli dalam memetakan kelompok rentan, seperti rumah tangga miskin, ibu tunggal, dan anak-anak berisiko stunting. Hal itu, kata dia, bernilai penting untuk memastikan kebutuhan pangan kelompok rentan tersebut terpenuhi.

Baca juga: Wamendes: Ketahanan pangan dan iklim harus dibangun dari desa

Selain itu dia juga menyoroti tentang tantangan ketahanan pangan saat ini makin kompleks karena terdampak langsung oleh perubahan iklim. Luthfy menjelaskan fenomena cuaca ekstrem, seperti peningkatan suhu, curah hujan tidak menentu, dan naiknya permukaan air laut, berdampak pada penurunan produksi pangan dan ketidakpastian pasokan.

“Perubahan iklim ini nyata. Hari ini panas terik, besok hujan lebat. Ini berpengaruh ke hasil pertanian dan serangan hama,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Luthfy juga menyampaikan bahwa sejak 2015 Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan sekitar Rp679 triliun Dana Desa kepada lebih dari 75 ribu desa. Pada tahun 2025 total Dana Desa yang disediakan pemerintah adalah Rp71 triliun.

Baca juga: Kemendes siapkan hadiah untuk desa sukses bangun ketahanan pangan

Dari total tersebut, kata dia, sekitar 20 persen atau Rp14 triliun Dana Desa telah dialokasikan untuk program ketahanan. Namun, menurut Luthfy, pemanfaatan dana itu belum optimal karena masih terdapat aparat desa yang tidak memahami definisi dan implementasi program secara tepat.

Terkait hal itu Luthfy menilai diperlukan edukasi lintas sektor di tingkat daerah agar penggunaan dana ketahanan pangan tidak keliru.

“Kalau tidak ada edukasi dari organisasi perangkat daerah terkait, bisa keliru memanfaatkan dana ini,” kata dia.