Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kini tengah menyusun manual mutu dan standar operasional prosedur (SOP) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan barang milik negara (BMN).
Sekretaris Ditjen Bina Adwil, Sri Purwaningsih, menegaskan bahwa penyusunan SOP tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan harus diimplementasikan nyata dalam tata kelola BMN yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Cara kerja yang mengedepankan sinergi dan kolaborasi merupakan kunci penguatan kelembagaan. Koordinasi dan komunikasi yang terbuka dengan stakeholder akan memperkuat kepercayaan publik," kata Sri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Sri dalam Rapat Penyusunan Manual Mutu Bagian Umum mengenai Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Penguatan Kelembagaan pada di Jakarta, Selasa.
Rapat dihadiri puluhan peserta yang terdiri dari para pejabat administrator, pelaksana, dan fungsional di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Pembahasan materi meliputi pemahaman SNI ISO 9001:2015 serta SNI ISO 37001 dalam mendukung budaya mutu dan tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Bina Adwil.
Rapat menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar Badan Standarisasi Nasional Triningsih Herlinawati, Direktur Eksekutif Dignity Indonesia Jefri Adriansyah, dan Analis SDMA Ahli Muda Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri Arief Rachman. Turut hadir peneliti muda BRIN Suci Emilia Fitri sebagai moderator.
Para narasumber hadir untuk membahas berbagai aspek teknis mengenai penyusunan SOP berbasis standar mutu dan penguatan kelembagaan.
Selain itu, para narasumber menekankan pentingnya SOP sebagai instrumen untuk memastikan proses pemanfaatan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan BMN sesuai regulasi.
Rapat juga menyoroti upaya pencegahan fraud BMN melalui penerapan prosedur yang jelas, digitalisasi, pengawasan berlapis, penguatan integritas aparatur, serta pembahasan diarahkan pada penerapan prinsip good governance melalui transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta responsivitas.
Pada kesempatan itu, Kepala Bagian Umum Sekretariat Ditjen Bina Adwil Rizza Kamajaya, menyampaikan bahwa rapat ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi seluruh jajaran terkait good governance.
“Kita harus menata diri dan memperbaiki sistem kerja agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran semakin meningkat. Dengan mencegah penyalahgunaan wewenang dan fraud sehingga Ditjen Bina Adwil dapat menerapkan prinsip good governance secara murni dan konsekuen,” tutur Rizza.
Baca juga: BSKDN jajaki kerja sama dengan Chandler Institute untuk perkuat daerah
Baca juga: Mendagri maksimalkan efisiensi TKD lewat program langsung ke rakyat
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
