Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari Polri mengajukan permohonan red notice Riza Chalid ke Interpol hingga Menko Yusril sebut Presiden siapkan Keppres bentuk Komisi Reformasi Polri.
Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:
1. Polri ajukan permohonan red notice Riza Chalid ke Interpol
Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri melalui NCB Interpol Indonesia telah mengajukan permohonan penerbitan red notice terhadap tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Mohammad Riza Chalid, ke Markas Besar Interpol di Lyon, Prancis.
“Semua persyaratan pengajuan IRN (Interpol Red Notice) telah dipenuhi oleh pihak Kejaksaan Agung RI pada pekan lalu. Selanjutnya, kami langsung mengajukan IRN request terhadap subjek dimaksud (Riza Chalid),” kata Ses NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol. Untung Widyatmoko di Jakarta, Selasa.
Terkait kapan red notice Riza Chalid akan diterbitkan, Untung mengatakan bahwa penerbitan itu menunggu hasil asesmen dari Markas Besar Interpol.
Baca selengkapnya di sini
2. Pemohon uji materi di MK minta informasi agama di KTP dirahasiakan
Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) di Mahkamah Konstitusi, Taufik Umar, meminta agar informasi agama di kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) dirahasiakan.
Menurut Taufik, selain kontraproduktif, informasi agama di KTP dan KK memicu diskriminasi hingga kekerasan sehingga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Pemohon tidak sedikit pun menyanggah kepentingan, tujuan, dan kemanfaatan data agama untuk keperluan hukum, pelayanan, dan sebagainya tetapi hanya dan hanya memohon agar data agama tidak dicantumkan di KTP dan KK,” kata kuasa hukum pemohon, Santiamer Silalahi, saat sidang perbaikan permohonan di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
3. Kasus kuota haji, KPK masih hitung uang yang diserahkan Khalid Basalamah
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih menghitung jumlah uang yang diserahkan oleh pendakwah sekaligus pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour Khalid Zeed Abdullah Basalamah terkait kasus korupsi kuota haji karena proses pengembalian uang dilakukan secara bertahap.
"Jumlah uangnya berapa? Jadi, memang masih dihitung karena pengembaliannya juga dilakukan secara bertahap," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
4. KemenHAM turunkan tim cari tiga orang hilang pascademo
Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) telah menurunkan tim untuk mencari tiga orang yang dilaporkan hilang pascademonstrasi pada akhir Agustus 2025.
Adapun tiga orang yang dilaporkan hilang tersebut, yakni Bima Permana Putra, Muhammad Farhan Hamid, dan Reno Syaputradewo.
"Saya sudah turunkan tiga tim, mereka yang berkomunikasi dengan keluarga orang yang hilang ini," ujar Menteri HAM Natalius Pigai saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
5. Menko Yusril: Presiden siapkan Keppres bentuk Komisi Reformasi Polri
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Prabowo Subianto sedang mempersiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.
Komisi tersebut, kata dia, dibentuk guna merumuskan berbagai gagasan perubahan yang harus dilakukan terhadap tubuh Polri, untuk nantinya diserahkan kepada Presiden.
"Belum ada target kapan akan dibentuk, tapi memang keppres-nya sudah disiapkan dan mungkin akan segera dilantik ya sehari atau dua hari ini," ujar Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya di sini
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Mahmudah
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
