Nairobi (ANTARA) - Kebijakan perumahan China telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemulihan ekonomi pascakrisis, demikian disampaikan seorang pejabat senior China di sela-sela lanjutan sesi kedua Majelis Habitat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Nairobi, ibu kota Kenya.
"Kampanye pengentasan kemiskinan China telah memprioritaskan upaya untuk memastikan keamanan perumahan bagi penduduk miskin di pedesaan sebagai tujuan utama, yang secara historis telah menyelesaikan masalah keamanan perumahan bagi 23,416 juta rumah tangga miskin," kata Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China Dong Jianguo pada Kamis (29/5).
Pemerintah pusat China telah mengalokasikan lebih dari 310 miliar yuan atau setara 43 miliar dolar AS dalam bentuk subsidi untuk renovasi rumah-rumah usang di pedesaan, dengan dana tambahan yang disediakan oleh pemerintah provinsi, kota, dan daerah, kata Dong.
Wakil Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan China, Dong Jianguo, menyampaikan pidato saat sidang kedua Majelis Habitat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diadakan di Nairobi, Kenya, pada tanggal 29 Mei 2025. (Xinhua/Li Yahui) Dong juga mengatakan bahwa China berfokus pada pengembangan perumahan dengan harga terjangkau yang disesuaikan dengan berbagai kelompok, dan "berbagai upaya telah dilakukan untuk memajukan renovasi rumah usang dan tua di perkotaan."
Pendekatan-pendekatan ini terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung tujuan yang lebih besar berupa stabilitas ekonomi dan pembangunan inklusif, kata Dong. "Pada 2025, China berencana untuk membangun dan menyediakan lebih dari 1 juta unit rumah tambahan dengan harga terjangkau," imbuh Dong.
Lanjutan sesi kedua dari Majelis Habitat PBB, badan pengambil keputusan tingkat tertinggi di dunia mengenai urbanisasi dan permukiman manusia yang berkelanjutan, berlangsung dari Kamis hingga Jumat (30/5). Sesi tersebut mempertemukan 1.200 delegasi dari 193 negara anggota PBB, termasuk 39 menteri, 16 wakil menteri, gubernur, wali kota, donatur, inovator, perwakilan masyarakat sipil, dan akademisi.
Direktur eksekutif UN-Habitat Annaclaudia Rossbach menyampaikan pidato saat sidang kedua Majelis Habitat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadakan di Nairobi, Kenya, pada 29 Mei 2025. (Xinhua/Yang Guang) Direktur Eksekutif Program Permukiman Manusia PBB Anaclaudia Rossbach menyerukan komitmen politik yang lebih besar dan reformasi kebijakan untuk menjamin pendanaan yang dibutuhkan guna memperluas akses ke tempat tinggal yang layak dan mempercepat peremajaan kota.
Dia menekankan perlunya peningkatan kolaborasi, pendanaan berkelanjutan, serta transfer pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan perumahan yang inklusif, memadai, dan terjangkau di seluruh kawasan Global South.
Gubernur Nairobi Johnson Sakaja mengatakan bahwa program perumahan terjangkau di Kenya, yang didukung oleh subsidi negara, telah membantu mengatasi masalah-masalah perkotaan yang krusial, seperti kriminalitas, pengangguran di kalangan anak muda, dan polusi.
"Untuk mencegah kerusakan kota, kita harus berinvestasi pada unit-unit perumahan modern untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Sektor konstruksi juga akan memperoleh keuntungan dari investasi di bidang perumahan, membuka kesempatan kerja," ujar Sakaja.
Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2025
