Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rahmat Pambudy menegaskan bahwa program strategis pemerintah mengenai swasembada pangan, air, dan energi tidak akan dapat tercapai jika kelestarian lingkungan hidup tidak terjaga dengan baik.
"Bapak Presiden punya program yang paling konkret; swasembada pangan, air, dan energi. (Program) tidak bisa diselesaikan kalau lingkungan hidupnya tidak terjaga," kata dia, dalam acara puncak Hari Lingkungan Hidup Sedunia bertajuk "Gerakan Indonesia Asri: Saatnya Bekerja Untuk Keadilan Iklim" di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia urusan lingkungan hidup bukan sekadar isu sektoral, melainkan mencakup lini masa lalu, masa kini, dan masa depan bangsa.
Oleh karena itu, keberhasilan kementerian yang dipimpinnya dalam merencanakan pembangunan nasional sangat bergantung pada keberhasilan kementerian teknis dalam menjaga ekosistem alam, terutama Kementerian Lingkungan Hidup (LH).
Ia memaparkan bahwa langkah taktis untuk menyelesaikan persoalan lingkungan di Indonesia pada dasarnya berfokus pada tiga aspek utama, yakni penyehatan unsur tanah, pembersihan area sungai, serta penjernihan wilayah laut.
"Menyelesaikan lingkungan di Indonesia cukup tiga saja, tanahnya disehatkan, sungainya dibersihkan, dan lautnya dijernihkan supaya bebas dari sampah," ujarnya.
Rahmat mendukung penuh pendekatan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat yang menekankan bahwa penyelesaian isu-isu lingkungan harus dilakukan melalui sebuah gerakan (movement) yang melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat secara konsisten, bukan sekadar seremonial.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappenas juga mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menggalang gerakan yang lebih besar demi mendukung kinerja Kementerian LH dalam mengatasi berbagai tantangan ekologis yang dinilai kian kompleks, termasuk masalah sampah.
Indonesia menurut Kementerian LH saat ini memproduksi hingga 51 juta ton sampah setiap tahun, namun 74 persen diantaranya belum dikelola optimal dan mayoritas menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan metode terbuka (open dumping).
Siklus sampah yang tidak terpilah ini memicu darurat lingkungan, karena melepas gas metana yang daya rusaknya 30 kali lipat lebih berbahaya dibanding karbondioksida (CO2), sehingga memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir yang dihuni 60 persen penduduk.
"Saya dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional hanya bisa berhasil kalau para menterinya juga berhasil. Dan salah satu yang paling penting berhasil adalah Menteri Lingkungan Hidup," kata Rahmat.
Baca juga: Menteri LH sentil industri tambang lewat inisiatif pemulihan hutan IKN
Baca juga: Menteri LH bidik pengembangan “green jobs” di Indonesia
Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
