Banjarmasin (ANTARA) - Kementerian Pertanian memperkuat tata kelola Program Cetak Sawah di wilayah Kalimantan melalui workshop penyusunan rencana kerja dan rapat koordinasi persiapan konstruksi guna memastikan perluasan areal tanam berjalan efektif demi mendukung percepatan swasembada pangan.
Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto mengatakan kegiatan yang diikuti 112 peserta se-Kalimantan tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pengawas lapangan, konsultan perencana, penyedia jasa konstruksi hingga pelaksana kegiatan cetak sawah di berbagai daerah Kalimantan.
“Penyamaan persepsi diperlukan agar seluruh pelaksana memiliki pola pikir dan pemahaman yang sama dalam menjalankan program cetak sawah, mengingat kegiatan tersebut telah dilaksanakan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir dan masih memerlukan berbagai penyempurnaan dari sisi tata kelola,” ujar dia dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah Wilayah Kalimantan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.
Ia menyebutkan pemerintah telah memperoleh berbagai catatan penting dari pelaksanaan cetak sawah pada tahun-tahun sebelumnya, terutama terkait sejumlah titik kritis yang berpotensi menghambat pekerjaan sehingga perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.
“Seluruh pekerjaan konstruksi harus mengacu pada dokumen Survey Investigation Design (SID) yang telah disusun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan, sehingga tidak diperkenankan adanya pekerjaan di luar perencanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut,” katanya.
Selain itu, kata dia, konsistensi antara dokumen penawaran melalui sistem e-Katalog dengan kondisi pelaksanaan di lapangan menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pekerjaan, termasuk terkait ketersediaan alat berat dan sumber daya pendukung yang diperlukan selama pelaksanaan konstruksi.
Baca juga: Gubernur Kalteng memacu program cetak sawah wujudkan ketahanan pangan
Baca juga: Pembukaan lahan CSR di Tanah Laut dikebut, target 50 hari tercapai
Hermanto menekankan pelaksanaan cetak sawah tidak hanya berhenti pada kegiatan pembukaan lahan atau land clearing, melainkan mencakup keseluruhan tahapan konstruksi mulai dari perataan lahan, pekerjaan tanah, pembangunan sarana pendukung, pengolahan lahan hingga areal tersebut siap ditanami oleh petani.
Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah menerapkan pendekatan berbasis klaster dalam pelaksanaan pekerjaan agar setiap tahapan dapat dituntaskan secara menyeluruh pada lokasi tertentu sebelum berlanjut ke lokasi lain, sehingga lahan yang selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan dan tidak kembali ditumbuhi semak atau gulma.
Ia menegaskan keberhasilan program cetak sawah memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah kabupaten, TNI, dinas teknis, pengawas lapangan dan penyedia jasa konstruksi agar hasil pekerjaan tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga berfungsi optimal sebagai lahan produksi pertanian.
“Kita harus memastikan pelaksanaan pekerjaan cetak sawah berjalan lancar, berkualitas, fungsional dan sukses sehingga lahan yang dibangun benar-benar dapat ditanami dan berkontribusi terhadap peningkatan produksi pangan nasional,” ujar Hermanto.
Pemerintah menargetkan cetak sawah baru seluas 400.000 hingga 480.000 hektare yang didukung oleh anggaran sebesar Rp 10 triliun. Program strategis nasional ini dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian melalui program Cetak Sawah Rakyat (CSR) dan dikawal langsung melalui sinergi bersama TNI AD.
Target perluasan lahan masif ini ditujukan untuk mengakselerasi swasembada pangan nasional, mengkompensasi hilangnya lahan produktif akibat alih fungsi, serta membuka sentra pertanian baru di luar Pulau Jawa.
Baca juga: Kementan targetkan cetak sawah rakyat 30 ribu hektare di Kalsel
Baca juga: Kementrans: Transmigrasi lokal di Kalteng untuk program cetak sawah
Baca juga: Kementan: 100 ribu hektare program cetak sawah siap diolah di Kalteng
Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
