Jakarta (ANTARA) - Koperasi Merah Putih (KDMP) Desa Bentangan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menggaji dua pegawainya masing-masing Rp1,5 juta per bulan dari pendapatan operasional koperasi.
Ketua KDMP Bentangan Bambang Gunarsa mengatakan kedua pegawai tersebut merupakan anggota koperasi yang bertugas membantu operasional usaha, termasuk pengelolaan gerai sembako, penjualan pupuk, dan LPG.
"Alhamdulillah KDMP sudah bisa memberi gaji selama 12 bulan ini," kata Bambang saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.
Ia mengatakan masing-masing pegawai menerima gaji sebesar Rp1,5 juta per bulan. Menurut dia, besaran gaji tersebut ditetapkan berdasarkan kemampuan keuangan koperasi.
"Sesuai kemampuan kami, KDMP. Mau digaji sesuai dengan upah minum kabupaten (UMK), KDMP belum mampu," katanya.
KDMP Bentangan yang diresmikan pada Juli 2025 itu kini mencatat omzet rata-rata sekitar Rp40 juta per bulan dengan laba sekitar Rp7 juta per bulan.
Meski telah mampu menggaji pegawai, Bambang mengatakan seluruh pengurus koperasi saat ini tidak menerima honor dan masih bekerja secara gotong royong, sementara keuntungan usaha diprioritaskan untuk menambah modal koperasi.
Baca juga: Agrinas evaluasi seluruh sistem usai muncul isu gaji karyawan KDKMP
Selain menggaji pegawai, koperasi juga mulai memperkuat kapasitas usahanya. Bambang mengatakan pada awal operasional sebagian besar barang yang dijual di gerai masih menggunakan sistem konsinyasi atau titip jual.
Namun, saat ini seluruh stok barang telah dibeli menggunakan modal koperasi.
ANTARA telah mencoba meminta penjelasan kepada Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah mengenai ketentuan penggajian pegawai Koperasi Merah Putih, termasuk apakah terdapat pedoman yang ditetapkan pemerintah. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan.
Pemerintah terus mempercepat pembangunan KDMP di berbagai daerah di Indonesia, dan menargetkan sebanyak 40.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih beroperasi hingga akhir 2026. Adapun saat ini sebanyak 1.061 gerai KDKMP telah beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain penyelesaian pembangunan fisik, pemerintah juga memprioritaskan penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan manajerial agar pengelola koperasi memiliki kapasitas mengembangkan dan mengelola usaha secara profesional sejak mulai beroperasi.
Berdasarkan data Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) per 9 Juli 2026, sebanyak 35.870 titik pembangunan koperasi telah terverifikasi.
Dari jumlah tersebut, sekitar 20.000 unit masih dalam proses pembangunan, sedangkan sekitar 15.500 unit telah rampung 100 persen.
Baca juga: Pemkab Jepara tunggu juknis Kopdes jadi "offtaker" tangkapan nelayan
Baca juga: Wamenkop dorong KDKMP bangun ekosistem ekonomi desa
Baca juga: Menkop: Persiapan tahapan operasional KDKMP meliputi model bisnis
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
