Jakarta (ANTARA) - Indonesia harus menyelaraskan standar produk domestiknya dengan standar yang berlaku di pasar global jika ingin memperkuat daya saing ekspor dan memenuhi tuntutan pasar internasional yang makin mengedepankan keberlanjutan.
Laporan Perdagangan dan Investasi Berkelanjutan Indonesia 2025 yang dirilis CSIS di Jakarta, Jumat, menyoroti bahwa meskipun pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi industri hijau melalui berbagai dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, tapi kebijakan dan ketidaksesuaian standar nasional dengan internasional masih menjadi tantangan.
CSIS menemukan produk-produk Indonesia kesulitan memenuhi persyaratan ekspor, yang pada akhirnya melemahkan posisi Indonesia dalam rantai pasok global yang makin mengedepankan aspek keberlanjutan.
Oleh karena itu, CSIS merekomendasikan agar kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab atas agenda industri hijau memastikan bahwa standar nasional selaras dengan standar yang berlaku di pasar global.
Baca juga: CSIS sebut Indonesia berpotensi jadi produsen baja hijau dunia
“Harmonisasi ini penting untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia dalam rantai nilai global,” demikian laporan tersebut.
Untuk mendukung harmonisasi ini, laporan CSIS juga merekomendasikan perlunya sistem sertifikasi yang transparan, kredibel, disertai insentif fiskal seperti pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengadopsi teknologi hijau, kesepakatan ekonomi hijau dengan negara mitra, serta permodalan untuk memenuhi standar serta insentif non-fiskal seperti percepatan perizinan dan ketersediaan infrastruktur energi ramah lingkungan.
Selain harmonisasi standar, CSIS juga merekomendasikan beberapa langkah kunci lainnya: penguatan kebijakan terintegrasi untuk agenda industri hijau secara keseluruhan, pengembangan ekosistem permintaan produk hijau melalui program green public procurement, reformasi kebijakan energi, penerapan carbon pricing yang menyeluruh, serta pengembangan skema pembiayaan inovatif untuk berbagi risiko investasi.
“Pemerintah juga dapat berperan sebagai first-loss guarantee untuk menarik investasi swasta, melihat opsi-opsi seperti kerja sama publik badan usaha internasional, ataupun memobilisasi sumber daya yang tersedia di Danantara,” tambah laporan itu.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
