Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan memperkuat kesiapan Indonesia dalam menghadapi IMO Member State Audit Scheme (IMSAS) yang akan dilaksanakan pada Juni 2025.
"Kami menyelenggarakan kegiatan high level meeting dan penandatanganan national maritime strategy sebagai bentuk penguatan kesiapan Indonesia dalam menghadapi IMSAS 2025," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Muhammad Masyhud di Jakarta, Kamis.
Kegiatan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan itu dihadiri peserta dari unsur kementerian dan lembaga di bidang maritim Indonesia, termasuk perwakilan dari Basarnas, Pushidrosal, BMKG, KNKT, serta Mahkamah Pelayaran.
Dia menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun dan menerapkan strategi maritim nasional yang sistematis.
“Ini sekaligus meresmikan penyusunan National Maritime Strategy yang mengkolaborasikan fungsi administrasi negara bendera oleh berbagai institusi dalam satu dokumen yang terstruktur dan sistematis,” ujarnya.
IMSAS adalah skema audit wajib dari International Maritime Organization (IMO) untuk menilai komitmen negara dalam menerapkan konvensi internasional terkait keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta pemenuhan standar kerja di laut.
IMSAS merupakan program yang diluncurkan oleh IMO untuk memastikan negara-negara anggotanya memiliki kewajiban dalam menjalankan konvensi-konvensi internasional yang dikeluarkan oleh IMO.
Khususnya, lanjut Masyhud, yang sudah diratifikasi oleh seluruh member state, terutama yang berkaitan dengan keselamatan maritim, perlindungan lingkungan maritim, serta standar kerja di laut.
"Indonesia pada 2014 sudah melaksanakan Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) dan di tahun ini, kita sebagai negara anggota IMO akan mendapatkan mandatory Audit yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2025," katanya.
Indonesia, lanjutnya, telah melakukan sejumlah persiapan, termasuk menggelar Mock Audit bersama Australia dan Denmark, menyelenggarakan internal audit, serta membangun kapasitas SDM auditor IMSAS.
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Budi Mantoro, selaku Single Point of Contact (SPC) IMSAS Indonesia menekankan penandatanganan National Maritime Strategy merupakan langkah krusial dalam menghadapi audit.
“Strategi ini menjadi rujukan bersama dalam penguatan peran Indonesia sebagai flag state, port state, dan coastal state,” kata Budi.
Ia menambahkan, hasil kegiatan itu akan menjadi dasar strategis pelaksanaan audit IMSAS pada 16–23 Juni 2025 serta memperkuat peluang Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan IMO akhir tahun ini. Sejak 2020, Indonesia telah berhasil mempertahankan status White List dalam Tokyo MoU Port State Control (PSC) selama lima tahun berturut-turut.
Baca juga: Kemenhub: Bus Transjabodetabek rute Vida Bekasi-Cawang perkuat mobilitas warga
Baca juga: Menhub: Kapasitas Ciwandan-Patimban memungkinkan atasi kongesti Priok
Baca juga: Menhub: Penindakan ODOL tak cukup sopir, harus sampai ke pengguna
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
