Medan (ANTARA) - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta agar pemangkasan anggaran dana transfer dari pemerintah pusat tidak mengganggu pembangunan di daerah.
"Tadi kita hanya memberikan informasi dampak dari pemotongan ini. Mungkin di provinsinya berimbas, tapi kabupaten-kabupaten yang kecil itu kasihan," ucap Bobby usai mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait meninjau rumah subsidi di Perumahan SMK Residence 2, Jalan Sentosa, Lubukpakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumut, Selasa.
Seperti Kepulauan Nias, ia mencontohkan, terdapat lima kabupaten/kota di Sumut, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) kecil.
Gubernur menilai, tentunya diperlukan perhatian yang lebih bagi kabupaten/kota di Sumut dengan sumber PAD kecil tersebut, sedangkan program pembangunan harus tetap berjalan.
"Kalau kita di Nias atau di daerah lain yang PAD kecil daerah afirmasi, kalau bisa lebih diperhatikan," tegas Bobby.
Baca juga: Gubernur Sumut ajak warga manfaatkan program Tiga Juta Rumah
Pihaknya juga menegaskan bersama kepala daerah lainnya telah menemui langsung Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Jakarta.
Gubernur mengatakan, bahwa pemerintah pusat melalui Kemenkeu melakukan pemangkasan dana transfer Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut sebesar Rp 1,1 Triliun pada 2026.
"Rp1,1 Triliun ya (dipangkas, red). Tadi kami juga sama gubernur ke Kemenkeu berdiskusi tentang hal itu," jelas Bobby.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan pemerintah memangkas dana transfer ke daerah, seraya menegaskan secara netto anggaran daerah justru bertambah melalui program yang dialokasikan pemerintah pusat.
Baca juga: Gubernur Sumut dukung program pelatihan AI bagi para guru
"Beberapa bupati dari beberapa tempat datang ke sini. Tadinya mau ketemu saya semua, saya cuma ketemu perwakilan," kata Purbaya Yudhi Sadewa di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya, Jatim, Kamis (2/10).
Ia menjelaskan, pemangkasan transfer dilakukan karena adanya ketidaksesuaian anggaran di daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, ingin mengoptimalkan kinerja penggunaan anggaran agar lebih efektif dan bersih.
Menurut dia, meski transfer ke daerah turun sebesar Rp200 triliun, namun program untuk daerah naik signifikan dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun.
"Jadi ekonomi di daerah sebetulnya uangnya tidak berkurang, malah ditambah secara netto," ujarnya.
Baca juga: Bank Sumut salurkan bantuan CSR Rp1 miliar serentak di tiga daerah
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
