Jayapura (ANTARA) - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong menyebutkan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas bagi wilayah setempat sehingga menghasilkan generasi emas 2045.
“Untuk itu kami berharap, internalisasi PJPK 2025-2029 menjadi momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan pembangunan pusat dan daerah secara inklusif dan berbasis data,” katanya usai membuka kegiatan Internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029 dan rencana aksi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah regional VII di Kota Jayapura, Jumat (13/6).
Menurut Ramses, pihaknya juga berharap melalui kegiatan tersebut dapat mewujudkan kebijakan kependudukan yang adaptif, berpihak pada kualitas manusia, dan responsif terhadap perubahan serta kebutuhan lintas generasi.
“Dengan begitu PJPK bukan hanya menjadi dokumen hidup namun menjadi panduan aksi nyata guna menjawab tantangan seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah, dan transformasi digital,” ujarnya.
Dia menjelaskan namun itu semua dapat terjadi jika adanya komitmen bersama antar perangkat daerah, koordinasi lintas sektor, dan kemauan politik menjadikan isu kependudukan sebagai prioritas pembangunan.
Baca juga: Pemerintah matangkan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029
"Hakikat pengelolaan kependudukan adalah membangun peradaban dan investasi terbaik menuju Indonesia yang berdaya, berdaulat, dan sejahtera, oleh sebab itu semua lintas sektor harus bersama mewujudkan generasi emas Papua,” katanya lagi.
Sementara itu Deputi Bidang Kebijakan Strategi, Pembangunan Keluarga Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ukik Kusuma Kurniawan mengatakan internalisasi PJPK 2025-2029 pada Regional VII yang dilakukan sebagai upaya untuk sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah.
"Internalisasi PJPK di Regional VII ini sangat penting dilakukan sehingga menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang aktif berpartisipasi, dengan begitu bukan hanya objek pembangunan saja," katanya.
Menurut Ukik, untuk itu melalui kegiatan ini diharapkan mendorong pembangunan kependudukan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan seperti urbanisasi, ketimpangan wilayah, dan transformasi digital di Regional VII, sekaligus menjadi fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045 di Tanah Papua.
"Penyusunan PJPK melibatkan akademisi dan pemerintah daerah guna memastikan sasaran dan rencana aksi yang terukur, realistis, dan dapat digunakan sebagai acuan kebijakan daerah,"ujarnya.
Baca juga: Peta Jalan Pembangunan Kependudukan bawa Indonesia jadi negara maju
Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2025
