Great Institute: pidato Prabowo tekankan komitmen jaga fiskal 2027

6 hours ago 2

Jakarta (ANTARA) - Lembaga kajian teknologi, ekonomi, dan politik Great Institute mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR yang menekankan komitmen pemerintah untuk menjaga arah fiskal 2027 tetap prudent di tengah kondisi global yang berat.

Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan pidato yang disampaikan langsung Presiden dalam momentum itu juga memberi sinyal bahwa pemerintah ingin menempatkan rancang bangun APBN 2027 sebagai instrumen strategis untuk memperkuat fondasi fiskal, dan menata kembali arah sistem ekonomi nasional.

“Presiden tidak menyampaikan APBN semata sebagai dokumen anggaran negara, namun sebagai alat perjuangan negara. Itu penting, karena dalam situasi global yang penuh tekanan, APBN memang tidak bisa hanya dibaca sebagai instrumen administrasi fiskal, tetapi sebagai alat untuk melindungi rakyat, memperkuat daya tahan ekonomi, dan mengoreksi kelemahan sistemik yang selama ini membatasi ruang gerak negara,” ujarnya.

Sudarto menilai pidato Presiden kali ini memiliki bobot yang lebih besar daripada sekadar penyampaian target makro tahunan.

Menurut dia, kekuatan utama pidato tersebut justru terletak pada keberanian Presiden untuk menghubungkan APBN dengan agenda perlindungan rakyat, pembenahan struktur penerimaan negara, dan kedaulatan atas kekayaan nasional.

Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa APBN harus menjadi alat untuk melindungi rakyat, memperkokoh sendi-sendi ekonomi bangsa, dan memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera.

Presiden juga menekankan bahwa arah fiskal 2027 tetap harus disusun secara prudent dan berkelanjutan, di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi global yang semakin tidak menentu.

Sudarto menilai pesan ini penting karena disampaikan di tengah meningkatnya sorotan pasar terhadap ekonomi Indonesia, menyusul perubahan outlook rating oleh Moody’s dan Fitch menjadi negatif, pelemahan rupiah, serta tekanan terhadap pasar saham domestik dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menambahkan, pidato Presiden juga menonjol karena secara eksplisit mengangkat persoalan yang selama ini sering dibahas setengah hati dalam diskursus fiskal Indonesia, yaitu rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB dan dugaan besarnya kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.

“Di sinilah pidato Presiden menjadi menarik. Beliau tidak berhenti pada target pertumbuhan 5,8 sampai 6,5 persen atau defisit 1,8 sampai 2,4 persen. Beliau juga memberi diagnosis bahwa ruang fiskal Indonesia terlalu sempit untuk ukuran negara sebesar Indonesia dan bahwa kelemahan itu tidak bisa dilepaskan dari masalah kebocoran, under-invoicing, transfer pricing, dan lemahnya penguasaan negara atas rantai nilai komoditas strategis,” katanya.

Lebih lanjut, dalam pidatonya, Presiden juga menegaskan pentingnya kembali ke konstitusi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 sebagai cetak biru ekonomi nasional, dengan penekanan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Penekanan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai menggabungkan agenda makro-fiskal dengan agenda koreksi struktur ekonomi nasional secara lebih terbuka," katanya.

Meski arahnya tepat, tantangan selanjutnya terletak pada eksekusi.

Target penerimaan negara yang hanya berada pada kisaran 11,82–12,40 persen terhadap PDB menunjukkan bahwa agenda reformasi penerimaan masih harus bekerja jauh lebih keras bila pemerintah ingin mendanai program prioritas tanpa memperbesar kerentanan fiskal.

Menurut Sudarto, jika pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat perjuangan, maka dibutuhkan instrumen eksekusi yang konkret.

"Reformasi penerimaan negara harus lebih tajam, pengawasan ekspor komoditas harus lebih ketat, integrasi data lintas lembaga harus diperbaiki, dan tata kelola bea cukai maupun perpajakan harus dibenahi sampai ke level implementasi. Tanpa itu, diagnosis Presiden akan benar, tetapi kapasitas fiskal negara tetap sempit,” ujar Sudarto.

Baca juga: MPR dukung komitmen Presiden benahi tata kelola ekspor SDA

Baca juga: DPR nilai pidato Prabowo sinyal optimisme penguatan ekonomi dan Rupiah

Baca juga: Pj Dirut BEI yakin prospek IHSG positif tanggapi pidato Presiden

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Rakyat news | | | |