Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan organisasinya mendukung Kementerian Pertanian mengawal swasembada pangan nasional serta memberantas praktik mafia pangan yang merugikan petani maupun masyarakat.
“Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” kata Addin seusai bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta, Senin.
Menurut Addin, kinerja Mentan Amran bersama jajarannya sudah sangat baik dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia, sehingga pihaknya mendukung langkah berani Mentan Amran dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan.
Dia menyampaikan perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.
“Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Addin menjelaskan GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.
“Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.
Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.
“Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.
"Kinerja Mentan Amran Top, kita dukung semuanya. Pak Mentan luar biasa, dan tadi juga bicara soal mafia pangan. Kita gerak bersama-sama,” tambahnya.
Sementara itu, Mentan Amran menegaskan mafia pangan tidak boleh dibiarkan menguasai ekosistem agribisnis nasional.
Dia menyebutkan hasil investigasi Kementan menemukan 212 dari 268 merek beras premium tidak sesuai standar, dan kasus ini telah dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan tinggal diam. Mafia pangan ini merugikan petani, memukul konsumen, dan menciptakan ketidakadilan. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bertindak tegas,” kata Amran.
Ia juga menyinggung masalah serius lain di lapangan, yakni pupuk palsu dan tata kelola pupuk bersubsidi yang merugikan petani hingga Rp3,2 triliun.
“Bayangkan, petani yang hanya bermodal pinjaman KUR harus menanggung kerugian besar karena pupuk yang digunakan tidak memiliki unsur hara. Ini persoalan serius yang harus ditangani kolektif,” tegasnya.
Amran menilai tanpa sinergi lintas sektor, sulit bagi pemerintah menuntaskan persoalan pangan yang kompleks. Karena itu, dukungan dari elemen masyarakat, termasuk GP Ansor dan Banser, diyakini akan memperkuat langkah pemerintah dalam menjaga kedaulatan pangan nasional.
Baca juga: GP Ansor gandeng Sigma luncurkan BUMA Paint, buka peluang usaha
Baca juga: Mentan Amran dorong hilirisasi pertanian lewat kolaborasi kampus
Baca juga: Mentan pastikan beras SPHP banjiri pasar tradisional dan ritel modern
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
