Jakarta (ANTARA) - Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan bencana yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, menjadi pengingat bahwa anggota Fraksi Partai Golkar DPRD harus memiliki sensitivitas tinggi, baik secara kemanusiaan maupun kelembagaan.
“Legislator daerah tidak hanya hadir saat masa kampanye atau agenda seremonial. Mereka dituntut mampu merespons bencana dengan cepat, tepat, dan berbasis kebutuhan masyarakat,” kata Zufikar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Untuk memastikan hal itu Partai Golkar, menggelar Bimbingan Teknis Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten Tahap II Tahun 2025 yang digelar di Jakarta pada 10–12 Desember 2025.
Kegiatan tersebut secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kepekaan dan kesiapsiagaan legislator daerah terhadap bencana yang tengah dialami masyarakat.
Zulfikar selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten, mengatakan para anggota DPRD Fraksi Golkar dibekali kemampuan untuk menyusun regulasi daerah yang berkaitan dengan mitigasi dan penanganan bencana, termasuk penyempurnaan Perda kebencanaan dan tata ruang yang adaptif terhadap risiko.
Kemudian mengalokasikan dan mencadangkan anggaran kontingensi kebencanaan di APBD agar pemerintah daerah dapat bergerak cepat ketika bencana melanda tanpa harus terhambat proses administratif yang panjang.
Bimtek tersebut juga memberikan peserta untuk memahami tata koordinasi penanganan bencana antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan elemen masyarakat.
Zufikar menegaskan bahwa Partai Golkar memandang isu kebencanaan sebagai mandat moral dan politik yang tidak bisa ditunda.
“Indonesia adalah negara rawan bencana. Legislator harus punya kapasitas yang memadai untuk melindungi rakyatnya, mulai dari pencegahan sampai pemulihan,” ujarnya.
Sebagai bentuk empati dan prioritas terhadap kondisi masyarakat, Panitia Bimtek memutuskan tidak mengikutsertakan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah yang sedang dilanda bencana, terutama Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menuturkan bahwa keputusan tersebut merupakan instruksi langsung kepada para legislator agar siaga di daerah masing-masing untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penanganan darurat, evakuasi, distribusi logistik, serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
“Kami meminta seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD dari daerah terdampak untuk tetap berada di lapangan, mendampingi warga, dan bekerja sama dengan perangkat pemerintah daerah serta relawan,” ujarnya.
Meski terdapat penyesuaian peserta, Bimtek tetap dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas legislator lainnya dari seluruh Indonesia. Tujuannya agar seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi kebijakan kebencanaan, sehingga ke depan dapat mendorong lahirnya praktik legislasi dan penganggaran yang responsif terhadap risiko bencana.
Zufikar, yang juga Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Golkar akan terus hadir dalam memperkokoh sistem perlindungan rakyat.
Setiap kebijakan yang dihasilkan anggota Fraksi Golkar DPRD di seluruh Indonesia, dia menekankan, harus berpihak pada keselamatan warga. Bimtek adalah salah satu langkah konkret untuk memperkuat kesiapsiagaan bangsa dalam menghadapi bencana.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
