Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga keharmonisan sosial dan menghormati tradisi pesantren yang telah lama menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia.
"Sebagaimana kata Bung Karno (Presiden pertama RI Soekarno), jas merah, perjuangan santri berdarah-darah dalam membangun bangsa. Bukan hal yang berlebihan jika kita bersama-sama menjaga, menghormati tradisi yang ada di pesantren," kata Sekretaris Jenderal DPP GMNI Patra Dewa dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
GMNI menanggapi perihal polemik tayangan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored di stasiun televisi nasional Trans7.
GMNI pada Jumat hari ini menggelar aksi damai di depan Gedung Trans7, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, sebagai wujud solidaritas kepada santri usai viralnya tayangan program tersebut.
"Santri merupakan elemen penting, menjadi benteng tangguh untuk bangsa dari segala ancaman. Aksi ini merupakan bentuk solidaritas kami, dengan menggelar aksi sebagaimana yang dilakukan para santri," ujar Patra.
Ia menyesalkan adanya framing tendensius yang dilakukan Trans7 sehingga dinilai bisa membunuh karakter pesantren.
"Kami harap dari kejadian ini, semua pihak dapat mengambil pelajaran, termasuk Trans7," ucapnya.
Baca juga: KPID Jakarta siap audit izin siaran Trans7 imbas tayangan pesantren
Patra mengingatkan bahwa media massa dan masyarakat memang harus menjunjung kemerdekaan pers. Namun, kemerdekaan pers tak berarti mengabaikan sensitivitas kultural dan spiritual.
Menurut dia, kemerdekaan pers juga harus disertai dengan pewarta yang bijaksana.
"Memang tugas pers ibarat lentera untuk masyarakat saat di tengah kegelapan. Dari yang tak tahu menjadi tahu informasi, dari yang lambat menjadi cepat menerima informasi, tetapi mestinya juga diiringi dengan pemahaman mendalam mengenai tradisi pesantren," ucapnya.
Dalam pertemuan antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Trans7, dan Himpunan Alumni Santri Lirboyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/10), Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan lembaganya meminta Kemkomdigi serta KPI untuk mengevaluasi izin hak siar Trans7, menyusul polemik tayangan tersebut.
"DPR RI meminta kepada Kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7 seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia," kata Cucun.
Baca juga: Komdigi apresiasi ketegasan KPI kepada Trans7 soal tayangan pesantren
Ia mengatakan Kemkomdigi, KPI, dan pemerintah akan memberikan sanksi tegas sesuai hasil audit tersebut.
Dalam pertemuan itu, Dirut Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian jajarannya atas penayangan program tersebut.
"Trans7 dengan segala kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan Xpose Uncencored tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf kepada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, dan alumni santri Lirboyo, dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia," kata Atiek.
Atiek mengatakan Trans7 telah melayangkan permohonan maaf resmi secara terbuka dan telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerja sama kepada rumah produksi yang memproduksi program Xpose Uncencored pada 14 Oktober 2025.
Baca juga: Anggota DPR RI sesalkan framing negatif pada lembaga pesantren
Baca juga: DPR minta Komdigi dan KPI evaluasi izin hak siar Trans7
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
