Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menegaskan bahwa program pembinaan siswa di barak TNI bukanlah persoalan selama dilakukan sesuai kurikulum dan tidak melanggar aturan, termasuk memastikan tidak ada praktik kekerasan dalam pelaksanaannya.
Wakil rakyat yang membidangi pertahanan itu menekankan bahwa program tersebut dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kedisiplinan yang dibutuhkan generasi muda.
"Itu kan ada aturannya, selama masih sesuai dengan kurikulum dan menjaga fungsi-fungsi utama pendidikan tanpa tumpang tindih, ya itu tidak ada masalah," kata Dave saat ditemui awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (7/5) malam.
Ia juga menepis kekhawatiran akan adanya kekerasan dalam pelatihan. Menurut dia, TNI memiliki kapasitas untuk mendidik berbagai kalangan tanpa menggunakan pendekatan kekerasan.
"TNI itu sudah memiliki kemampuan untuk melatih berbagai macam orang. Jadi tidak selalu dengan kekerasan. Disiplin itu bukan berarti harus langsung dikumpulin dan digebukin. Disiplin itu bisa dengan cara yang tegas dan tepat," ujarnya.
Program ini dinilai bisa menjadi bagian dari proses pendewasaan siswa selama prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas tetap dijaga. Dave menegaskan bahwa pengawasan tetap penting untuk memastikan program ini berjalan sebagaimana mestinya.
Baca juga: Kementerian HAM ikut beri masukan terkait pendidikan siswa di barak
Komisi I DPR RI akan terus memantau program-program yang melibatkan institusi militer, terutama jika menyasar kelompok rentan seperti pelajar, guna memastikan tidak terjadi penyimpangan fungsi dan pelanggaran hak-hak siswa.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggulirkan rencana untuk "menyekolahkan" siswa bermasalah di provinsi tersebut agar dididik di barak militer yang diterapkan mulai 2 Mei 2025.
Pelajar bermasalah yang dikirim ke markas TNI di antaranya adalah pelajar yang diduga terlibat tawuran, merokok, hingga menyalahgunakan narkoba. Mereka dikirimkan atas izin orang tua dan akan menjalani pendidikan paling cepat dua pekan hingga enam bulan.
Saat meninjau pelaksanaan program tersebut di Purwakarta, Sabtu (3/5), Dedi menyebut pembinaan karakter terhadap pelajar di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad Kabupaten Purwakarta berdampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar.
"Program ini (pembinaan karakter pelajar di markas TNI) memberikan dampak positif pada peningkatan kedisiplinan pelajar," ucap Dedi.
Dia menyebut program kedisiplinan ini telah diikuti oleh pelajar dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Barat. Ke depan, kata dia, program akan diperluas hingga ke jenjang SLTA, termasuk kalangan remaja yang telah teridentifikasi melakukan pelanggaran kedisiplinan.
Baca juga: Gubernur Jateng pilih ikuti aturan hukum ketimbang siswa di barak TNI
Baca juga: Mendikdasmen enggan tanggapi wacana bina siswa nakal di barak TNI
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025
