Kendari (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Bahtra Banong meminta kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) harus seirama dengan pemerintah pusat.
"Kita ingin bahwa ini harus ada sinergitas dari pusat sampai ke daerah, tidak boleh ada yang lain di luar dari irama Pak Presiden," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu.
Bahtra Banong mengatakan bahwa meski gubernur merupakan pemimpin di daerah, akan tetapi dia juga menjadi perwakilan dari pemerintah pusat di wilayah yang dipimpin untuk meneruskan berbagai program pemerintah pusat.
"Tidak boleh ada yang lain, karena gubernur di satu sisi adalah kepala daerah, di sisi lain adalah perwakilan pemerintah pusat, para bupati dan wali kota juga harus seirama dengan gubernurnya, kalau tidak seirama bagaimana pembangunan kita bisa mengalami percepatan," ujarnya.
Dia juga menyampaikan kemauan Presiden RI Prabowo Subianto mempunyai kemauan yang sama, yakni para kepala daerah harus seirama dalam membangun daerah mereka masing-masing.
Bahtra Banong menjelaskan saat ini dirinya telah melihat langsung kekompakan dari para gubernur se-Indonesia saat mengundang mereka untuk datang rapat bersama dengan Komisi II DPR RI.
Komisi II DPR RI Bahtra Banong bersama kepala daerah Se-Sulawesi Tenggara (7/5/2025). (ANTARA/La Ode Muh Deden Saputra)"Kan presiden sudah melakukan retreat, dan itu sudah sangat bagus, saya lihat pasca retreatnya, kami sudah mengundang 30 gubernur untuk datang ke Komisi II DPR RI," jelas Bahtra Banong.
Saat pertemuan itu, Bahtra Banong melihat para gubernur itu telah akrab dan kerap saling melempar canda satu sama lain.
Dia berharap hal tersebut bisa turun hingga ke jajaran kepala daerah di kabupaten dan kota se-Indonesia.
"Artinya, ini kan modal besar untuk memajukan, mempercepat pembangunan di seluruh wilayah di Indonesia," jelas Bahtra Banong.
Diketahui, Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja untuk mengecek kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Baca juga: Komisi II DPR RI kunjungan kerja cek kinerja BUMD di Sultra
Baca juga: Komisi II DPR temukan 8 poin evaluasi bagi DOB Papua Barat Daya
Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025
