Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (RAPBN) Tahun 2026 pada masa sidang ini akan diarahkan untuk mengantisipasi dinamika global terkait adanya perang dagang yang bergejolak.
Dasco mengatakan perang tarif imbas kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat tidak bisa dikendalikan, tetapi Indonesia perlu menguatkan pondasi ekonomi.
"Kita tidak bisa mengendalikan arah angin, tetapi kita bisa mengatur layar," kata Dasco saat rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan perang dagang yang dipicu kebijakan tarif impor Amerika Serikat tersebut berpotensi menciptakan berbagai dampak dan risiko mulai dari guncangan rantai pasok global, nilai tukar, hingga risiko perlambatan perekonomian global.
Baca juga: DPD minta pemerintah siapkan langkah konkret hadapi kebijakan tarif AS
Menurut Dasco, tantangan perekonomian global yang sedang bergejolak dan adanya dinamika geopolitik lainnya juga dapat berdampak terhadap kondisi dalam negeri, baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya.
Hal tersebut semakin membutuhkan kebijakan negara untuk dapat melindungi kehidupan rakyat, menjaga keberlanjutan perekonomian nasional, dan memastikan pembangunan nasional tetap berjalan.
Untuk itu, lanjut Dasco, DPR RI melalui tugas fungsi konstitusionalnya akan ikut memperkuat kebijakan negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan negara untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional.
"Berbagai kebijakan yang memperkuat fundamental perekonomian juga harus segera dilakukan mengingat dinamika perang dagang ini tidak akan selesai dalam waktu singkat," katanya.
Baca juga: Anggota DPR apresiasi langkah pemerintah respons kebijakan tarif Trump
Baca juga: Rhenald Kasali: Tarif AS momentum pemerintah mereformasi kebijakan
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
