DPR ingatkan pentingnya modifikasi cuaca antisipasi cuaca ekstrem

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR RI Abdul Hadi mengingatkan Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai pentingnya penyiapan skenario modifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi cuaca ekstrem di penghujung tahun 2025.

“Saya meminta pemerintah pusat, khususnya BMKG, untuk tidak ragu melakukan operasi modifikasi cuaca di daerah-daerah yang teridentifikasi sangat rawan bencana," kata Abdul Hadi di Jakarta, Rabu.

Langkah itu, ujarnya melanjutkan, bernilai penting sebagai upaya antisipatif guna memecah kepadatan awan hujan atau meredistribusikan curah hujan agar tidak terpusat di satu titik ekstrem.

Lebih lanjut, dia menyampaikan wilayah selatan Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB), masuk dalam kategori daerah yang memerlukan perhatian khusus. Hal itu berkaitan dengan adanya potensi pertumbuhan bibit siklon atau siklon tropis di perairan selatan Indonesia hingga Nusa Tenggara Timur, Laut Arafura, dan perairan selatan Papua.

Baca juga: WMO peringatkan potensi banjir besar di Asia Selatan dan Tenggara

Dampak langsung maupun tidak langsungnya pun diperkirakan dirasakan wilayah Bengkulu, Lampung, Jawa, Bali, hingga NTB dan NTT dalam bentuk angin kencang dan gelombang tinggi.

Selain itu, berdasarkan prediksi curah hujan bulanan untuk periode Desember 2025 hingga Januari 2026, diketahui bahwa sejumlah wilayah diperkirakan mengalami intensitas hujan tinggi hingga sangat tinggi, mencapai 300–500 mm/bulan.

Wilayah terdampak meliputi Jawa, Bali, NTB, NTT, sebagian Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Adapun potensi banjir rob juga diperkirakan meningkat pada 2–10 Desember 2025 di pesisir Bali, NTB, dan NTT.

Melihat kompleksitas ancaman tersebut, Abdul Hadi meyakini intervensi cepat melalui modifikasi cuaca perlu menjadi opsi prioritas pemerintah. Ia meminta BMKG bekerja sama dengan BNPB dan lembaga teknis lainnya untuk menyusun rencana operasi sejak dini.

Baca juga: Pakar IPB ungkap anomali siklon tropis pemicu cuaca ekstrem Sumatera

Selain mendorong langkah pemerintah pusat, Abdul Hadi juga menekankan perlunya kesiapsiagaan di tingkat daerah. Dia meminta pemerintah daerah melakukan pengecekan infrastruktur pengendali banjir, memastikan pompa air berfungsi optimal, drainase bebas sumbatan, serta memperkuat tanggul sungai maupun laut.

Dinas terkait pun, kata dia, perlu memantau pohon-pohon rawan tumbang dan BPBD harus menyiapkan peralatan evakuasi dan logistik di titik siaga.

Tak hanya kepada pemerintah, Abdul Hadi juga mengimbau partisipasi masyarakat, terutama nelayan dan warga pesisir. Menurutnya, kepatuhan pada informasi dan peringatan dini akan menentukan keselamatan.