Medan (ANTARA) - Komisi IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara (OJK Sumut) menggencarkan edukasi keuangan kepada masyarakat di wilayah ini terkait pinjaman daring.
"Kami berharap edukasi keuangan kepada masyarakat terus dilanjutkan, sehingga masyarakat di Sumut bisa terdidik terkait pinjaman daring," ujar Ketua Komisi IV DPD RI Ahmad Nawardi saat melakukan kunjungan kerja Komite IV DPD RI, di Medan, Senin.
Ahmad Nawardi mengatakan dari hasil paparan OJK Sumut, semangat untuk memberikan edukasi ke masyarakat di wilayah ini cukup baik. Sejak Januari sampai dengan Desember 2024 sudah melakukan 345 kegiatan literasi dengan 205.223 peserta yang berada di kabupaten dan kota di Sumut.
"Apalagi, adanya edukasi terhadap santri, petani, guru, dan banyak masyarakat ini sangat menarik. Karena banyak memberikan pemahaman tentang mengelola keuangan," ujar dia lagi.
Ia mengatakan edukasi keuangan ini sangat baik, agar masyarakat Sumut tidak terjerat dengan pinjaman daring. Karena, mayoritas yang meminjam itu tidak memahami mengolah keuangan.
"Sehingga, pinjaman daring itu bukan untuk investasi atau usaha, melainkan ada kasus digunakan untuk pinjaman daring, ini sama halnya 'gali lubang tutup lubang'," katanya pula.
Padahal OJK telah mengeluarkan surat edaran tentang syarat terkait pinjaman daring, harus minimal 18 tahun, yang sudah bekerja atau berkeluarga, punya pendapatan minimal Rp3 juta per bulan.
"Selain itu, juga ada yang mulai ditutup bagi siswa mampu mahasiswa yang melakukan pinjaman daring," katanya.
Dia mengatakan ada langkah terkait kredit macet pinjaman daring ini, yang langsung bisa konsultasi ke OJK untuk mencari solusi.
"Untuk itu, perlu dimediasi dan restrukturisasi, sehingga kedua belah pihak saling menguntungkan," kata dia.
Baca juga: Ini 97 pinjol resmi berizin OJK yang tersedia pada tahun 2025
Baca juga: OJK imbau masyarakat memperhatikan sejumlah hal sebelum ajukan pindar
Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025
