Denpasar (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Bali mengajak sopir pariwisata lokal ikut menghitung besaran tarif transportasi sewa di Bali.
Hal ini disampaikan Kepala Dishub Bali IGW Samsi Gunarta di Denpasar, Selasa, kepada ribuan massa aksi dari sopir pariwisata lokal yang menuntut agar segera dibuatkan peraturan daerah (perda) mengenai moda transportasi.
“Tolong siapkan perwakilan untuk berbicara pergub dan perda di DPRD, termasuk berapa ingin mendapat upah per bulan, ini nantinya akan menjadi dasar berapa tarif per kilometer yang akan ditetapkan,” kata dia.
Menurut Samsi, jika persoalan tarif belum selesai maka peraturan daerah yang diinginkan sopir pariwisata tidak akan rampung, sebab salah satu persoalan antara angkutan konvensional dan online adalah perbedaan tarif.
“Gubernur akan mengaminkan, angkutan sewa itu tidak ada intervensi pemerintah itu murni dari penyedia jasa dan pengguna jasa, pemerintah akan memberikan batasan berapa minimal dan maksimal, ketika mendapat di bawah itu silahkan melapor kita cari siapa vendornya,” ujar Samsi.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa nantinya ketika menentukan tarif juga memikirkan keperluan masyarakat lokal, dimana untuk kebutuhan sehari-hari angkutan online dengan biaya lebih terjangkau masih dibutuhkan masyarakat Bali.
Dishub Bali sendiri memastikan mereka sudah bergerak mengikuti tuntutan para sopir pariwisata yang mengeluhkan banyaknya angkutan online berpelat luar Bali dan melanggar lalu lintas di Bali.
Pemprov Bali sudah bersurat kepada Polda Bali mana saja aplikator resmi di Pulau Dewata, serta sejak pertengahan Februari lalu sudah meminta aplikator menghubungkan aplikasi mereka dengan dasbor pemerintah untuk menghitung kuota angkutan online Bali.
Mereka juga diminta memastikan sopir yang direkrut wajib ber-KTP Bali dengan melakukan verifikasi.
Menurut Samsi, ini bagian dari melindungi budaya dan adat Bali, sebab sopir angkutan dengan nomor polisi non-DK atau tidak ber-KTP Bali tidak memberi kontribusi bagi Bali baik dari pajak maupun kontribusi terhadap pelestarian adat.
“Kami mengusulkan buat slot khusus pariwisata, memastikan standarisasi pengemudi, kendaraan dan pengupahan supaya kita yang hidup di pariwisata bisa kerja baik dan bisa berkontribusi kepada masyarakat,” ujarnya.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
